Network
EDITORNEWS.ID - Sebuah Aliansi Pemberontak di Myanmar Utara setuju untuk melakukan gencatan senjata, setelah sebelumnya melakukan serangan terkoordinasi selama berbulan-bulan lamanya. Gencatan senjata ini disetujui ketika China menjadi pihak penengah di antara pemerintah dan pemberontak yang ingin melemahkan kekuasaan Junta.
Militer, yang menggulingkan pemerintah terpilih pada tahun 2021, telah memerangi aliansi tentara etnis minoritas yang berjuang untuk mengakhiri kontrolnya atas wilayah mereka sejak akhir Oktober. Secara khusus, telah terjadi kekerasan intens di sepanjang perbatasan utara dengan China.
Serangan bersama, yang didukung oleh pemerintah pro-demokrasi paralel yang dipimpin sipil, telah menimbulkan tantangan medan perang terbesar bagi Junta sejak kudeta dan menyebabkan kekhawatiran di China tentang potensi gangguan perdagangan perbatasan dan masuknya pengungsi.
Seorang pemimpin salah satu kelompok pemberontak, TNLA, yang tidak ingin disebutkan namanya memberikan penjelasan kepada kantor berita Reuters pada hari Jumat, 12 Januari 2024.
Baca Juga: Inggris Dilanda Banjir Setelah Hujan Lebat, Debit Air Sungai semakin Membludak
"Aliansi Tiga Persaudaraan" dan militer sepakat untuk "gencatan senjata tanpa maju lebih jauh.”
"Dari sisi (aliansi), kesepakatannya adalah untuk menahan diri dari serangan ofensif terhadap kamp atau kota musuh. Dari sisi militer, kesepakatannya adalah untuk tidak terlibat dalam serangan melalui serangan udara, pemboman, atau senjata berat," katanya.
Menurut penjelasan yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri China, pembicaraan damai dilakukan di kota Kunming, China, dari tanggal 10 hingga 11 Januari yang menghasilkan kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata.
Pihak-pihak yang berkonflik juga berjanji untuk tidak akan membahayakan penduduk yang terletak di perbatasan China, kata juru bicara Kemenlu China Mao Ning.
Baca Juga: China Gelar Patroli di Laut Cina Selatan, Situasi Semakin Menegang
