Upaya Diplomatik Filipina-China Menuju ke Arah yang Buruk, Laut Cina Selatan semakin Memanas

- 19 Desember 2023, 15:17 WIB
Sebuah kapal Penjaga Pantai Tiongkok menggunakan meriam air terhadap kapal pasokan Filipina yang menuju ke Second Thomas Shoal yang disengketakan di Laut Cina Selatan pada 10 Desember 2023.
Sebuah kapal Penjaga Pantai Tiongkok menggunakan meriam air terhadap kapal pasokan Filipina yang menuju ke Second Thomas Shoal yang disengketakan di Laut Cina Selatan pada 10 Desember 2023. /Penjaga Pantai Filipina/Handout via REUTERS/

EDITORNEWS.ID - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr, menjelaskan bahwa diperlukannya perubahan paradigma dalam menyelesaikan masalah Laut Cina Selatan, karena upaya diplomatik dengan beijing tidak berjalan mulus dan “ ke arah yang buruk.”

Marcos, dalam sebuah wawancara dengan media Jepang pada 16 Desember, yang sebagian dibagikan dengan media Filipina pada hari Senin, mengatakan upaya diplomatik tradisional diabaikan oleh China, menurut rilis istana kepresidenan.

"Sampai titik ini, kami telah menggunakan metode diplomasi tradisional tetapi kami telah melakukan ini selama bertahun-tahun sekarang, dengan hanya sedikit kemajuan," kata Marcos, yang berada di Jepang untuk menghadiri KTT peringatan Tokyo bersama negara ASEAN lainnya. 

"Sudah saatnya negara-negara yang merasa bahwa mereka memiliki keterlibatan dalam situasi ini, kita harus datang dengan perubahan paradigma," tambahnya, sembari menegaskan kembali untuk menghindari konflik kekerasan.

Baca Juga: Jepang Setujui Pemotongan Pajak, Dukung Rumah Tangga Lewati Deflasi

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah akan terus berbicara dengan para mitra dan menghasilkan posisi bersama, dengan menyatakan tanggung jawab mereka sejauh menyangkut Laut Filipina Barat.

Filipina menyebut bagian Laut Cina Selatan yang berada di dalam Zona Ekonomi Eksklusifnya sebagai Laut Filipina Barat. 

Pekan lalu, Filipina-China saling tuduh atas tabrakan kapal yang terjadi di daerah yang sedang disengketakan, menyebabkan situasi terus memanas. 

Selain Filipina, negara ASEAN lain juga memiliki klaim atas Laut China Selatan yang bernilai 3 triliun Dolar setiap tahunnya, seperti Vietnam, Malaysia, dan Brunei.

Pada tahun 2016 lalu, klaim yang dilakukan oleh China dikatakan tidak memiliki dasar hukum, menurut pengadilan arbitrase permanen.***

Editor: Sylvia Hendrayanti


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x