Jepang Setujui Pemotongan Pajak, Dukung Rumah Tangga Lewati Deflasi

EDITORNEWS.ID - Panel reformasi pajak Partai Demokrat Liberal Jepang setujui keringanan atas pajak penghasilan, hal ini bertujuan untuk mengimbangi kenaikan harga barang rumah tangga dan menghilangkan pola pikir deflasi.

Partai Demokrat Liberal Jepang (LDP) dan sekutunya, Komeito, putuskan untuk melepas kenaikan pajak untuk peningkatan pengeluaran pada sektor pertahanan tahun depan, dan memprioritaskan pemotongan pajak sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. 

Kabinet Kishida terperosok dalam dukungan publik atas meningkatnya biaya hidup, penurunan upah riil dan skandal atas hasil penggalangan dana yang menghasilkan perombakan menteri-menteri top. 

Dokumen itu menunjukan bahwa, keputusan panel untuk membatasi pendapatan rumah tangga tahunan bagi yang memenuhi syarat untuk pemotongan pajak penghasilan, di tengah kekhawatiran kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. 

Baca Juga: Malaysia dan Jepang Tandatangani Kesepakatan Keamanan Maritim, Mempertebal Upaya Perebutan Laut Cina Selatan

Keputusan ini menyebabkan ditangguhkannya keputusan sebelumnya, yang berencana meningkatkan pajak untuk pengeluaran pada sektor pertahanan.

Untuk rumah tangga, panel pajak LDP akan mengorbankan penurunan batas atas pinjaman hipotek yang direncanakan untuk tahun depan.

Untuk mendorong siklus pertumbuhan yang baik yang dipimpin oleh permintaan sektor swasta, para pembuat kebijakan pajak meningkatkan keringanan pajak pada perusahaan yang menaikkan upah.

Bahkan perusahaan kecil yang merugi dapat diizinkan untuk membawa perlakuan pajak preferensial hingga lima tahun.

Baca Juga: Australia Perketat Aturan Visa, Berencana Kurangi Setengah Migran

Skema pajak yang baru disetujui ini dapat membantu memacu investasi domestik, bagi perusahaan yang memproduksi bahan-bahan penting dekarbonisasi dan keamanan ekonomi.

Pemerintah Jepang bahkan menawarkan insentif pajak selama satu dekade, sebagai upaya mendorong produksi di lima bidang, seperti kendaraan listrik dan chip berteknologi tinggi.

Skema pajak ini bertujuan untuk mempermudah perusahaan untuk berinvestasi di Jepang, dengan memberikan manfaat pajak untuk proyek-proyek dengan rintangan tinggi, untuk mencapai profitabilitas di bidang-bidang yang dianggap penting secara strategis oleh pemerintah.

Koalisi yang berkuasa akan memasukkan keringanan pajak dalam kerangka reformasi pajak fiskal 2024.***