Network
EDITORNEWS.ID - Pencapaian perolehan selama 100 hari kerja, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beserta jajaran menambah total 92 Kantor Pertanahan siap memberi layanan elektronik dari sebelumnya berjumlah 10 Kantor Pertanahan.
“Sudah ada 102 Kantor Pertanahan yang telah mengimplementasikan layanan elektronik,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN.
Agus Harimurti Yudhoyono, mengungkapkan bahwa dalam 100 hari masa jabatannya, ia telah berhasil memberikan kontribusi ekonomi senilai Rp215,8 triliun kepada kas negara.
Dari 102 Kantor Pertanahan tersebut, Kementerian ATR/BPN telah berhasil menerbitkan 42.951 Sertipikat Tanah Elektronik. Melalui implementasi layanan elektronik, Menteri AHY berharap semakin banyak masyarakat yang mampu mengakses layanan dan memahami pentingnya Sertipikat Tanah Elektronik.
Baca Juga: Terlalu Semangat Menjawab, Wamenhan Salah Sebut Pemerintahan Jokowi-Gibran Saat Rapat Komisi I DPR
Bahkan Menteri ATR/Kepala BPN pun menyatakan bahwa Sertipikat Tanah Elektronik yang diterbitkan dapat dijamin keamanannya, ucap Menteri AHY.
AHY menjelaskan bahwa selama menjabat, ia berhasil mendaftarkan 2,4 juta bidang tanah, sehingga total bidang tanah terdaftar hingga Juni 2024 mencapai 113,3 juta.
Selain itu, dari periode 22 Februari hingga 31 Juni 2024, sebanyak 42.951 sertifikat tanah elektronik telah diterbitkan, menjadikan total sertifikat elektronik yang terbit hingga 2024 sebanyak 62.753.
“Total ada Rp215,8 triliun dalam 100 hari. Ini nilai tambah ekonomi yang bisa kita hadirkan dari semua yang telah kita lakukan,” kata AHY dalam media briefing di Kantor ATR/BPN Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024.
AHY merinci bahwa total kontribusi tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan (PPH) sebesar Rp1,4 triliun, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp5,6 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp596,7 miliar, dan Hak Tanggungan (HT) sebesar Rp208,1 triliun.
“Pentingnya memiliki sertifikasi tanah secara masif ini untuk melihat apakah ada nilai tambah ekonominya, apakah signifikan,” jelasnya.***
