Network
Pelaksana edukasi dari Kopmas, Marni R. mengatakan apabila administrasi kependudukan tidak pasti, hal itu akan turut memengaruhi kesehatan keluarga di wilayah setempat.
Sebab, dalam setiap program kesehatan untuk masyarakat, warga yang disasar tentunya yang sudah terdata oleh RT/ RW.
Sebagai contoh, pemberian bantuan-bantuan sosial dari pemerintah, biasanya masyarakat penerima akan dimintakan KTP setempat ataupun pendataan oleh RT/RW.
Tapi sebagian besar masyarakat, apalagi di kawasan padat penduduk yang mayoritas adalah pendatang lebih sering mengabaikan soal administrasi kependudukan. Alhasil, yang seharusnya dibantu malah tidak mendapatkan haknya sama sekali.
Belum lagi persoalan gizi balita, kegiatan posyandu tetap aktif. Bahkan setelah ada pandemi pun kader-kader posyandu tetap melakukan kegiatan penimbangan dan pemberian vitamin serta pengecekkan dari rumah ke rumah.
Hanya saja memang karena banyak yang merupakan pendatang, pengontrak, dan tidak lapor, jadi tidak semua balita tumbuh kembangnya terpantau oleh kader.
Melalui kegiatan sosialisasi dari pintu ke pintu itu, ditemukan masih banyak balita yang tidak mengikuti kegiatan di posyandu dengan alasan tidak tahu dan tidak terdata.
Mereka yang tinggal di rumah kontrakan, rata-rata bekerja sebagai buruh harian dan ibu rumah tangga dan hampir seluruhnya tidak ke posyandu.
Baca Juga: Artis MR Ditangkap Polres Pelabuhan Tanjung Priok Diduga Terlibat Narkoba
