EDITORNEWS - Niat Pemerintah pusat menyiapkan vaksin dalam memutus mata rantai Covid-19 patut didukung.
Upaya ini diharapkan tentu dapat menekan angka peningkatan kasus positif corona di tanah air, sehingga proses pemulihan kondisi ekonomi dapat serta berbenah.
Pekerjaan Rumah Pemerintah ini tentu tidak mudah, luas wilayah dan jumlah penduduk tentu menjadi pertimbangan bagaimana program vaksinasi ini bisa berjalan dengan baik dan sampai kepada seluruh lapisan masyarakat.
Baca Juga: Bumikan Tusi Bapas Pada Generasi Milenial, Ipkemindo dan Bapas Gorontalo Gelar Ngobras
Pemerintah didorong untuk sesegera mungkin menyiapkan aturan atau regulasi terkait program vaksinasi ini, menghindari komersialisasi dan proses teknis di lapangan, demikian yang telah disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.
Peraturan tersebut harus dapat memastikan program vaksinasi berjalan lancar dan efektif untuk menuntaskan pandemi Covid-19, serta tidak menimbulkan benturan pihak-pihak terkait.
Baca Juga: Sebut Indonesia Gagal Tingkatkan Akurasi Tes Swab, Taiwan Larang Pekerja Migran Kembali Tanpa Batas
"Peraturan vaksinasi harus secara detail mekanisme vaksinasi, harga vaksin, bagaimana ketentuan vaksin mandiri, ketentuan vaksin subsidi, Skala prioritas distribusi , tenaga medis yang menjadi garda terdepan penanganan, serta pasien yang kritis perlu diprioritaskan, rumah sakit yang akan mendistribusikan vaksin, bentuk pengawasannya,” kata Azis
Azis mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo dalam membuat keputusan agar seluruh masyarakat mendapatkan Vaksin Gratis. Ia menilai langkah tersebut sudah tepat dan sesuai dengan amanat konstitusi dalam hal jaminan kesehatan masyarakat.
Baca Juga: Sindikat Benih Lobster dari Lampung Dibekuk, Tanjabtim Tempat Transit Menuju Singapura
“UUD 1945 pasal 28A dan Pasal 28H menjamin setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Maka keputusan Presiden Jokowi sudah tepat dan sesuai amanat konstitusi” Kata Azis Syamsuddin 17 Desember 2020.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan akan gratiskan vaksin pada seluruh masyarakat. Untuk itu akan dihitung ulang pos anggaran dalam memenuhi hal tersebut.
Baca Juga: Vanessa Angel Akhirnya Mendapat Asimilasi dari Kemenkum HAM
Salah satu pos anggaran yang berpeluang di realokasi ulang adalah anggaran pembiayaan infrastruktur.
“Manusia adalah infrastrukur terbaik, jadi realokasi anggaran infrastuktur adalah keputusan politik terbaik. Karena masyarakat adalah aset kelangsungan bangsa dan negara. Apapun pos anggaran yang akan di realokasi demi kesehatan masyarakat, DPR akan sepenuhnya mendukung sesuai aturan dan mekanisme yang ada” ujarnya.
Baca Juga: Artis Cantik Pevita Pearce Terpapar Virus Covid-19
Menyikapi rencana teknis vaksinasi nasional, Politisi asal Golkar ini menjelaskan bahwa banyak negara yang akan memulai vaksinasi per January hingga Febuary 2021 di antaranya Amerika Serikat, Inggris, India hingga Singapore.
Sehingga terlepas dari perdebatan publik, vaksinasi sudah menjadi keputusan logis untuk di terapkan.
Baca Juga: Merangin Terima Penghargaan IGA 2020, AlHaris; Jadikan Ini Semangat Kerja Kedepan
“Vakisinasi merupakan keputusan logis yang diterapkan di masa kini, sekalipun terkesan tergesa-gesa. Ini memang situasi emergency (daruat). Dan negara memiliki konsekuensi logis untuk bertanggung jawab agar proses ini bisa berjalan dengan baik, adil dan merata. Ini sangat penting untuk di pahami” tandasnya.
Wakil Ketua DPR RI bidang korpolkam mengharapkan ketersediaan vaksin dalam waktu dekat secara bertahap dapat tersedia bagi seluruh elemen masyarakat.
Baca Juga: Kerasnya Perjuangan Pahlawan Tenaga Medis Perempuan di Masa Pandemi Covid-19
Untuk ini, ia berharap agar kementerian dan lembaga terkait dapat mengedukasi masyarakat secara transparan.
Ia juga mendesak agar diplomasi vaksin makin ditingkatkan dalam menjamin ketersediaan vaksin itu sendiri.
Baca Juga: Sindir Fahri Hamzah, Mahfud MD : Memahami keadilan itu sulit
Seperti yang dikutip Editornews dari Pikiran Rakyat dalam artikel yang berjudul "DPR Dorong Pemerintah Terbitkan Regulasi Vaksin Sesegera Mungkin"
“Akan ada berbagai merek dan jenis vaksin, tidak mudah mendapatkan vaksin saat seluruh dunia sedang merebutkannya"
"Setiap kesempatan harus di manfaatkan untuk stok vaksin untuk keperluan dalam negri, tentu dengan pertimbangan ilmiah. India, Amerika dan China memiliki kemampuan produksi vaksin terbesar, maka diplomasi vaksin perlu lebih ditingkatkan lagi,” ujarnya.
Baca Juga: UNESCO Tetapkan Pantun Sebagai Warisan Budaya Tak Benda, Indonesia Diajukan Jadi Nominasi Pertama
Politisi Partai Golkar itu mendorong Pemerintah memastikan program vaksinasi berjalan setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) serta sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sehingga masyarakat merasa yakin dan aman untuk divaksinasi.
Baca Juga: Game CyberPunk Ditarik dari Playstation Store
"Mari kita tunggu informasi yang resmi dan valid dari Pemerintah mengenai program vaksinasi. Masyarakat dan pihak-pihak terkait harap bersabar dan menunggu arahan dari pemerintah" ucapnya.***