Network
Jokowi mengungkapkan niatnya dalam sebuah wawancara dengan Reuters pada 1 Februari, ketika dunia menandai ulang tahun kedua kudeta militer terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyi — yang terpilih secara demokratis.
Pernyataan Jokowi segera menimbulkan kebingungan di Kementerian Luar Negeri karena rencana itu belum diinformasikan kepada para diplomat sebelumnya.
Baca Juga: Rusia Gagal Meminta PBB untuk Penyelidikan Independen Ledakan Nord Stream
Dalam wawancara tersebut, Jokowi juga mengatakan bahwa ASEAN "tidak akan disandera" oleh konflik Myanmar, dan akan "bertindak tegas" jika tidak ada kemajuan dalam implementasi Konsensus Lima Poin yang telah disepakati junta Myanmar selama keadaan darurat summit di Jakarta pada April 2021.
Spekulasi telah marak bahwa Jokowi akan menunjuk ajudan tepercayanya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal (purn) Luhut Pandjaitan, atau Letjen (purn) Agus Widjojo, yang memiliki pengalaman luas dalam menangani militer Myanmar sebagai bagian dari ini tugas.
Pilihan tokoh militer untuk berkomunikasi secara pribadi dengan junta Myanmar adalah keputusan yang tepat, karena akan memperkuat upaya diplomatik Menteri Retno dalam menemukan solusi untuk krisis Myanmar.
Harus jelas bahwa menteri luar negeri bertanggung jawab atas misi tersebut. Pendekatan semacam itu akan memungkinkan menteri luar negeri untuk fokus pada pembicaraan dengan elemen non-junta, seperti Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), yang secara luas dianggap sebagai perwakilan dari pemerintahan Suu Kyi yang dikudeta.
Pembebasan tanpa syaratnya harus menjadi salah satu prioritas utama dari upaya diplomatik.***
