Network
EDITORNEWS.ID – Sampah plastik masih menjadi masalah untuk lingkungan sekitar. Sebab sampah plastik tidak dapat terurai oleh lingkungan dan justru menimbulkan masalah bagi lingkungan.
Dari permasalahan tersebut beberapa pemerintah dunia telah mengeluarkan kebijakan terkait penggunaan kemasan plastik. Hal tersebut sebagai jawaban atas tercemarnya lingkungan akibat sampah plastik.
Pemerintah Zimbabwe misalnya, telah menetapkan larangan penggunaan botol dan kemasan plastik sejak 2010. Sedangkan di Eropa telah melarang kemasan plastik dan produk sekali pakai untuk katering pada 2021.
Sementara itu, melansir dari The Conversation, negara Indonesia terkait penerapan larangan produk berbahan plastik sekali pakai tercatat hanya 54 kabupaten kota dan dua provinsi.
Baca Juga: Rusia Tengah Menyiapkan Rudal untuk Bersiaga Menjaga Wilayahnya
Namun untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan yang disebabkan plastik tidak hanya dari kebijakan pemerintahnya saja. Edukasi kepada masyarakat juga perlu dilakukan, mengingat kebiasaan membuang sampah secara sembarangan masih belum terselesaikan.
Dikutip dari The Conversation terdapat tiga kebijakan kunci untuk menangani limbah plastik tersebut.
- Mudahkan barang penggantinya
Dengan berupaya memberi barang pengganti plastik dengan harga terjangkau tentu sangat berpengaruh untuk menangani limbah plastik tersebut. Konsumen dan pelaku bisnis tidak akan merasa keberatan dengan harga pengganti kemasan plastik dan akan lebih mudah mematuhi aturan yang ada.
Negara seperti Antigua dan Barbuda telah menginvestasikan pada riset material yang dinilai ramah lingkungan. Mereka berhasil menemukan penggantinya yang terbuat dari ampas hasil pengolahan tebu (bagasi).
Agar publik mendukung kebijakan larangan plastik, pemerintah harus mengupayakan harga dari pengganti tersebut bisa lebih murah.
Baca Juga: Gempa Bumi Berkekuatan Sekitar 7,2 Magnitudo Terjadi Di Tajikistan Dekat Wilayah China
Selain harga yang murah, perhatikan dampak pencemaran lingkungannya. Sebab barang pengganti tidak selamanya lebih baik. Misalnya menggantinya dengan kertas, hal tersebut bukanlah pilihan yang tepat karena dapat berdampak pada lingkungan terutama pohon.
- Terapkan secara bertahap
Penerapan larang dengan cara bertahap juga memberikan kontribusi yang baik. Namun juga diperhatikan kapan pelaksanaannya dan pesan yang diberikan juga jelas dan konsisten.
Negara Antigua dan Barbuda, larangan produk plastik pada tahun 2017 dan 2017 berhasil memicu larangan produk plastik lainnya pada tahun berikutnya. Dalam kasus tersebut larangan pertama dikenakan pada impor (pengadaan produk), kemudian pada distribusinya.
Tahapan tersebut memberikan waktu bagi pemasok untuk mencari produk alternatif sekaligus menghabiskan sisa stoknya.
Baca Juga: NATO Bersumpah untuk Memperkuat Pertahanan Ukraina Ketika Putin Memperkuat Hubungan Dengan China
- Libatkan masyarakat
Negara Vanuatu pernah menunda kebijakan larangan popok sekali pakai sebab masyarakat mengkhawatirkan tidak adanya produk pengganti. Maka pemerintah perlu mengkampanyekan informasi tentang produk penggantinya.
Di negara yang sama pada tahun 2018, komunitas penenun dan pengrajin di Vanuatu mengatasi kemasan plastik dengan mengganti produk alami dari daun palem. Inovasi tersebut didapatkan dari hasil kolaborasi masyarakat dengan pemerintah.***
