EDITORNEWS.ID - Menjelang KTT Pemimpin ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, yang akan berlangsung pada 9-11 Mei 2023 semakin dekat, wajar jika mengharapkan Presiden Jokowi sebagai ketua tahun ini untuk berbagi dengan publik Indonesia dan orang-orang di seluruh Asia Tenggara.
Kemajuan yang telah dicapainya sejak Januari, terutama sehubungan dengan permasalah di Myanmar yang kunjung padam. Ketua ASEAN telah bersumpah untuk tidak membiarkan junta Myanmar menyandera ASEAN dan tujuan mulianya.
Harapan berlimpah di antara komunitas global dan rakyat Myanmar, termasuk minoritas Rohingya yang teraniaya, bahwa ASEAN di bawah kepemimpinan Indonesia akan mencapai terobosan besar dalam upayanya untuk menghentikan militer yang haus kekuasaan menindas rakyat. Namun sejauh ini, Jokowi belum memberikan sinyal.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah menugaskan tim yang kuat, yang terdiri dari diplomat senior dan berkinerja terbaik untuk mengelola Kantor Utusan Khusus untuk Myanmar.
Menteri sendiri adalah utusan khusus resmi ASEAN untuk tahun ini. Tim bekerja secara rahasia untuk menghindari kontroversi yang tidak perlu yang dapat menjadi bumerang bagi misi.
Namun tetap saja, kementerian harus terus memberi tahu publik tentang apa yang telah dilakukan atau dicapai oleh tim khusus. Kita baru saja melihat langkah-langkah yang telah diambil para menteri luar negeri ASEAN setelah pertemuan mereka di Jakarta bulan lalu.
Cukup mengkhawatirkan juga, Presiden Jokowi belum menyadari niatnya untuk melibatkan unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam misi perdamaian Jokowi, dengan mengungkapkan rencananya untuk menunjuk seorang jenderal Angkatan Darat sebagai utusan khususnya untuk Myanmar.
Langkah ini seperti yang dilakukan oleh pendahulunya Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga seorang pensiunan jenderal, yang melakukannya pada tahun 2007.
Jokowi mengungkapkan niatnya dalam sebuah wawancara dengan Reuters pada 1 Februari, ketika dunia menandai ulang tahun kedua kudeta militer terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyi — yang terpilih secara demokratis.
Pernyataan Jokowi segera menimbulkan kebingungan di Kementerian Luar Negeri karena rencana itu belum diinformasikan kepada para diplomat sebelumnya.
Baca Juga: Rusia Gagal Meminta PBB untuk Penyelidikan Independen Ledakan Nord Stream
Dalam wawancara tersebut, Jokowi juga mengatakan bahwa ASEAN "tidak akan disandera" oleh konflik Myanmar, dan akan "bertindak tegas" jika tidak ada kemajuan dalam implementasi Konsensus Lima Poin yang telah disepakati junta Myanmar selama keadaan darurat summit di Jakarta pada April 2021.
Spekulasi telah marak bahwa Jokowi akan menunjuk ajudan tepercayanya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal (purn) Luhut Pandjaitan, atau Letjen (purn) Agus Widjojo, yang memiliki pengalaman luas dalam menangani militer Myanmar sebagai bagian dari ini tugas.
Pilihan tokoh militer untuk berkomunikasi secara pribadi dengan junta Myanmar adalah keputusan yang tepat, karena akan memperkuat upaya diplomatik Menteri Retno dalam menemukan solusi untuk krisis Myanmar.
Harus jelas bahwa menteri luar negeri bertanggung jawab atas misi tersebut. Pendekatan semacam itu akan memungkinkan menteri luar negeri untuk fokus pada pembicaraan dengan elemen non-junta, seperti Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), yang secara luas dianggap sebagai perwakilan dari pemerintahan Suu Kyi yang dikudeta.
Pembebasan tanpa syaratnya harus menjadi salah satu prioritas utama dari upaya diplomatik.***