EDITORNEWS.ID - Indonesia telah mengeluarkan kecaman keras terhadap komentar baru-baru ini oleh menteri keuangan sayap kanan Israel Betzalel Smotrich "yang menyangkal keberadaan Palestina dan mengecam keberadaan dan kedaulatan teritorial Yordania", cuit Kementerian Luar Negeri pada hari Rabu, 22 Maret 2023.
Dalam postingan keduanya, kementerian menegaskan kembali sikap negara: "Indonesia terus secara konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina dan menghormati kedaulatan teritorial Yordania."
Abdul Kadir Jailani, direktur jenderal kementerian untuk urusan Asia, Pasifik dan Afrika, juga turun ke Twitter pada hari Rabu, 22 Maret 2023, untuk menyatakan dukungan Indonesia yang tak tergoyahkan kepada rakyat Palestina, merujuk pada sikap tersebut sebagai mandat konstitusional.
"Indonesia tetap konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina sesuai amanat UUD 1945. Selama kemerdekaan Palestina tidak terwujud, dukungan Indonesia tidak akan pernah goyah," kata Jailani.
Baca Juga: Hobinya Suap-Menyuap: Kini Hakim Agung Gazalba Saleh Ditetapkan sebagai Tersangka Pencucian Uang
Sebagai pendukung kuat penentuan nasib sendiri Palestina, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Tel Aviv.
Tudingan Israel terhadap Palestina dan tetangga timurnya Yordania terjadi di tengah meningkatnya ketidakpuasan di antara publik Indonesia atas Piala Dunia Sepak Bola U-20 2023, yang dijadwalkan akan diselenggarakan di enam kota di seluruh nusantara pada Mei-Juni dan termasuk tim Israel.
Menteri keuangan Smotrich, yang memimpin Partai Zionisme Religius kanan dalam koalisi penguasa pemimpin Israel anti-Palestina Benjamin Netanyahu, seperti dikatakan dalam pidato yang disampaikan konferensi di Prancis pada hari Minggu bahwa "tidak ada yang namanya rakyat Palestina", reuters melaporkan.
Rekaman itu juga menangkap Smotrich berbicara di podium yang dihiasi dengan peta Israel yang menggabungkan Yordania dan wilayah Palestina di Tepi Barat dan jalur Gaza.
Pernyataan Smotrich muncul setelah pertemuan antara pejabat Israel dan Palestina pada hari Minggu di kota resor Mesir Sharm el-Sheikh, yang membahas pembatasan kekerasan menjelang bulan puasa suci Islam di bulan Ramadhan.
Baca Juga: Konselor AS Sampaikan akan Tingkatkan Sanksi Terhadap Junta Myanmar
Pemerintah Yordania menelepon pada Senin, 20 Maret 2023, utusan Israel di Amman atas peta tersebut, mengatakan bahwa langkah Smotrich telah melanggar norma-norma internasional dan perjanjian damai Yordania-Israel.
"Pernyataan ini provokatif, rasis dan berasal dari tokoh ekstremis, dan kami menyerukan kepada komunitas internasional untuk mengutuknya," kata Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi pada Selasa, 21 Maret 2023, dikutip dari Reuters.
Kementerian luar negeri Israel, sementara itu, men-tweet: "Israel berkomitmen pada perjanjian damai 1994 dengan Yordania. Tidak ada perubahan dalam posisi Negara Israel, yang mengakui integritas teritorial Kerajaan Hashemite Yordania."
Secara terpisah, Kementerian Luar Negeri Palestina mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dalam menyangkal keberadaan rakyat Palestina dan hak-hak mereka di tanah air mereka, para pemimpin Israel "menumbuhkan lingkungan yang memicu ekstremisme Yahudi dan terorisme terhadap rakyat kita".
Baca Juga: Langsung Hukuman Mati: Tidak Ada Ampun Bagi Pecinta Sesama Jenis di Negara Afrika
Negara-negara Barat juga mengecam pernyataan Smotrich, dengan juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby mengatakan AS "benar-benar keberatan" terhadapnya.
"Kami tidak ingin melihat retorika, tindakan atau retorika apa pun yang dapat menghalangi atau menjadi penghalang bagi solusi dua negara yang layak, dan bahasa seperti itu berhasil," kata Kirby dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan secara online.
Di bawah Presiden Joe Biden, AS dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan lebih banyak tekanan pada Israel untuk mengadopsi solusi dua negara, yang ditolak Israel, untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina selama beberapa dekade.
Tetapi, Netanyahu menyelinap keluar dari pengadilan krimimal korupsi yang sedang berlangsung terhadapnya pada tahun 2021 untuk membentuk pemerintahan Yahudi paling sayap kanan dalam sejarah, dan mengancam upaya perdamaian Timur Tengah.***