Network
EDITORNEWS.ID - Pemberian kontrak kepada perusahaan milik negara Tiongkok untuk membangun kembali pelabuhan komersial di ibu kota Kepulauan Solomon, Honiara, dapat menyebabkan ketegangan keamanan yang lebih dalam, demikian ungkap Perdana Menteri Samoa Fiame Naomi Mata'afa.
Perjanjian yang dicapai antara Beijing dan Honiara akan membuat pelabuhan internasional kota dan dua dermaga domestik ditingkatkan sebagai bagian dari proyek senilai $ 170 juta yang akan diselesaikan oleh China Civil Engineering Construction Company (CCECC).
Perusahaan pembangunan infrastruktur yang dikelola pemerintah China telah mengelola berbagai proyek asing sejak dibentuk 43 tahun lalu, termasuk di Israel, Nigeria, dan Kolombia.
Itu adalah satu-satunya perusahaan yang mengajukan penawaran tender untuk pembangunan kembali pelabuhan Kepulauan Solomon.
Baca Juga: Anggaran untuk Membangun Kembali Ukraina Membutuhkan 400 Miliar Dollar: Sebuah Kerugian Besar
Namun, pengumuman kesepakatan tersebut datang pada saat menjadi perhatian Amerika Serikat dan sekutunya tentang ekspansionisme militer Tiongkok yang agresif di kawasan Pasifik – kekhawatiran yang digaungkan oleh Samoa, yang mempertahankan hubungan diplomatik yang bersahabat dengan AS.
"Ini adalah pelabuhan komersial, meskipun saya pikir kekhawatirannya adalah mungkin berubah menjadi sesuatu yang lain," kata Fiame pada hari Rabu, 22 Maret 2023, setelah pertemuan dengan pemimpin Australia Anthony Albanese. "Saya kira kita harus mengatasinya jika dan kapan itu mungkin terjadi."
Dia menambahkan: "Mari kita perjelas, negara-negara lain juga memiliki stasiun militer atau angkatan laut di wilayah ini juga."
Pengumuman kesepakatan pembangunan kembali China-Kepulauan Solomon datang sekitar setahun setelah kedua negara menandatangani pakta keamanan, yang diperingatkan oleh para pejabat Australia dapat mendorong penumpukan militer China di kepulauan itu sekitar 1.700 kilometer dari pantai utara Australia.
