Network
EDITORNEWS.ID – Fadli Zon yang merupakan ketua badan kerja sama antar parlemen DPR RI kembali mendapatkan kepercayaan untuk mengemban Amanah sebagai ketua Parlemen anti korupsi di wilayah Asia Tenggara untuk masa jabatan 2023 sampai 2025.
Pemilihan ketua South East Asian Parliamentary Against Corruption (SEAPAC) yang diselenggarakan di Jakarta pada akhir bulan lalu telah mengukuhkan kembali Fadli Zon sebagai ketua terpilih untuk periode 2023-2025 setelah terpilih melalui sidang Assembly. Sebelumnya Fadli Zon juga ketua SEAPAC untuk periode 2021-2023.
Pada sidang Assembly yang diselenggarakan di Jakarta itu juga memutuskan untuk adanya struktur yang baru. Fadli Zon sebagai ketua, wakil ketuanya adalah Lee Chean Chung dari Malaysia dan Adriano Do Nascimento dari Timor Leste, sekretaris dipegang oleh Dr. Mardani Ali Sera dari Indonesia serta bendahara SEAPAC dijabat oleh Putu Supadma Rudana dari Indonesia.
Acara pemilihan ketua SEAPAC ini diselenggarakan bersama dengan acara SEAPAC Conference and General Assembly dengan menugusung tema Parliamentary Action on Political Finance Oversight and Combating Green Corruption in Southeast Asian.
SEAPAC merupakan organisasi anti korupsi regional Asia Tenggara yang menaungi anggota parlemen yang menjunjung tinggi nilai-nilai anti korupsi.
Pada sidang kemarin tidak hanya sebagai ajang pemilihan ketua dan pengurus yang baru, Indonesia selain terpilih kembali menjadi ketuanya tapi juga mengusulkan rencana aksi SEAPAC 2023 yang lebih memfokuskan pada penelitian dan advokasi pengetahuan.
Tujuan usulan tersebut tentunya sangat berarti bagi para anggota perlemen yang ada di Asia Tenggara. Dengan memfokuskan pada penelitian dan advokasi pengetahuan harapannya adalah setiap anggota perlemen mendapatkan pengetahuan yang komperatif dan mampu saling bertukar ide atau gagasan untuk kebijakan di negaranya atau untuk kawasan Asia Tenggara.
Dan kedepannya juga diharapkan SEAPAC dapat berkontribusi lebih pada pengetahuan anti-korupsi regional dengan adanya blue print.
Dalam watu dekat ini seperti yang diketahui bahwa SEAPAC akan menerbitkan buku yang berjudul Parliamentary Handbook on The Foreign Debt Oversight in Southeast Asian dan Gap Analysis and State of Implementation of The UNCAC in The Region.
