EDITORNEWS.ID - Indonesia, negara yang berpenduduk mayoritas muslim terpadat di dunia telah menyarankan bahwa harus mengurangi ketergantungannya pada sistem pembayaran asing untuk meniadakan risiko yang berpotensi pada dampak ekonomi – yang berada di garis bidik sanksi Barat.
Berbicara dalam forum bisnis di Jakarta pekan ini, Presiden Joko Widodo berpendapat bahwa Indonesia harus melindungi diri dari gangguan geopolitik, mengutip serangan sanksi terhadap sektor keuangan Rusia oleh AS, UE dan sekutu mereka atas konflik di Ukraina.
"Berhati-hatilah. Kita harus ingat sanksi yang dijatuhkan oleh AS terhadap Rusia. Visa dan Mastercard bisa menjadi masalah," kata Jokowi, Rabu, 15 Maret 2023, dalam pertemuan yang mempromosikan penggunaan produk dan layanan buatan Indonesia.
Tahun lalu, Indonesia menggulirkan program Kartu Kredit Pemerintah Dalam Negeri (KKP) untuk memudahkan transaksi antara pemerintah pusat dan daerah.
Dan presiden mendesak sektor publik untuk merintis dan menekankan bahwa pada akhirnya "setiap orang harus dapat menggunakan" kartu bank yang diterbitkan secara lokal sehingga "kita bisa mandiri."
Baca Juga: Diduga Amerika Serikat Akan Melarang Maskapai China Menggunakan Penerbangan Wilayah Rusia
"Jika kita menggunakan platform kita sendiri dan semua orang menggunakannya, mulai dari kementerian dan pemerintah daerah hingga pemerintah kota, maka kita bisa lebih aman," ungkap Jokowi, demikian yang dilangsir oleh Jakarta Post.
Namun, untuk bersaing dengan Visa dan Mastercard, alternatif domestik apa pun harus diterima secara internasional.
Sistem antar bank domestik Indonesia GPN saat ini hanya mendukung kartu debit lokal dan memerlukan beberapa penyesuaian untuk melayani kartu kredit dan transaksi internasional dengan benar. Direktur eksekutif Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), Steve Marta, mengatakan kepada CNBC Indonesia pada Sabtu, 18 Maret 2023.
Indonesia adalah ekonomi utama, peringkat ketujuh dunia dengan PDB $4,37 triliun berdasarkan paritas daya beli, antara Rusia dan Brasil.
Baca Juga: Kemenko Ekonomi Terima Kunjungan Wamenlu Norwegia Tingkatkan Kerja Sama Perdagangan
Moskow meluncurkan sistem kartu nasionalnya sendiri Mir segera setelah AS pertama kali menargetkan negara tersebut dengan sanksi pada tahun 2014.
Dan menyiapkan Sistem Kartu Pembayaran Nasional (NSPK) internal untuk mengambil alih semua transaksi Visa dan Mastercard dengan lancar jika perusahaan mencoba menarik stekernya.
Tahun lalu, ketika Moskow terkena sanksi lebih lanjut sebagai tanggapan atas operasi militernya di Ukraina, sistem pembayaran internasional memang menghentikan layanan mereka, tetapi kartu bermerek Barat yang dikeluarkan secara lokal terus bekerja di dalam negeri melalui NSPK.
Meskipun, kartu-kartu tersebut tidak dapat lagi digunakan secara internasional, tanggal kedaluwarsanya diperpanjang tanpa batas waktu untuk memberi pengguna cukup waktu untuk bermigrasi dengan nyaman ke sistem.***