Kepala Komite Budaya Duma Rusia Mengecam Praktik Periklanan Frasa dalam Bahasa Inggris

23 Februari 2023, 17:52 WIB
Setiap penggunaan kata dan frasa yang tidak sesuai dengan norma bahasa formal modern tidak diperbolehkan," kata RUU itu. /

EDITORNEWS.ID - Senator Rusia telah menegakkan RUU yang memerintahkan semua entitas publik dan swasta untuk hanya menggunakan kata-kata Rusia dalam komunikasi resmi mereka.

Undang-undang yang diadopsi pada hari Rabu, 22 Februari 2023, oleh majelis tinggi parlemen Dewan Federasi.

"Ketika bahasa Rusia digunakan sebagai bahasa negara Federasi Rusia, setiap penggunaan kata dan frasa yang tidak sesuai dengan norma bahasa formal modern tidak diperbolehkan," kata RUU itu.

Menambahkan bahwa pengecualian dibuat "untuk kata-kata asing yang tidak memiliki padanan yang umum digunakan dalam bahasa Rusia dan termasuk dalam daftar kamus standar."

Baca Juga: Gempa Bumi Berkekuatan Sekitar 7,2 Magnitudo Terjadi Di Tajikistan Dekat Wilayah China

Pemerintah sekarang harus meninjau daftar kamus standar jika RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang oleh presiden.

Di bawah undang-undang, penggunaan bahasa dianggap "resmi" jika digunakan di bidang pendidikan atau di sistem informasi negara bagian dan kota, serta oleh entitas swasta ketika berkomunikasi dengan mitra bisnis atau klien mereka.

Menurut kantor berita Interfax, penulis RUU berpendapat bahwa itu akan membantu meningkatkan tingkat melek huruf secara keseluruhan di antara warga negara.

Serta penggunaan bahasa negara yang benar dan memastikan bahwa semua pegawai negeri memiliki perintah yang cukup untuk pidato formal Rusia modern.

Baca Juga: NATO Bersumpah untuk Memperkuat Pertahanan Ukraina Ketika Putin Memperkuat Hubungan Dengan China

Duma Negara mengadopsi undang-undang tersebut pekan lalu. RUU itu dilaporkan dirancang untuk "melindungi" bahasa Rusia dari jumlah kata asing yang berlebihan.

Dia lebih lanjut menegaskan bahwa aturan baru khusus kemudian harus dikembangkan untuk media, iklan dan informasi konsumen setelah undang-undang disahkan.

Yampolskaya juga meminta sesama anggota parlemen untuk mempertimbangkan menjadikan pelanggaran norma pada penggunaan bahasa negara sebagai pelanggaran administratif.***

Editor: Aditya Ramadhan

Tags

Terkini

Terpopuler