Network
EDITORNEWS.ID - Pengadilan Agama Kota Depok telah menerima sejumlah laporan untuk penanganan gugatan perceraian buntut judi online turut berimbas dengan bertambahnya angka perceraian di Kota Depok.
Humas Pengadilan Agama Kota Depok, Kamal Syarif mengatakan, Pengadilan Agama telah menerima sejumlah laporan untuk penanganan gugatan perceraian.
Diakuinya, Dampak judi online telah merambah ke sejumlah sektor. “Dari awal Januari 2024, biasanya meningkatnya berkaitan dengan judi online, kemudian pinjaman online,” ujar Kamal, Jumat, 28 Judi 2024.
Pengadilan Agama Kota Depok telah menangani perkara perceraian mencapai 1.133 kasus. Jumlah tersebut meliputi 864 kasus perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, serta 153 kasus perceraian yang dipicu persoalan ekonomi.
“Kedua kelompok tersebut kasus perceraian didominasi karena salah satu pasangan kerajinan permainan judi online,” jelas Kamal.
Masyarakat bermain judi online meninggalkan persoalan terhadap pinjaman online maupun perorangan. Hal itu menjadi pemicu terjadinya perceraian rumah tangga sehingga berujung pada gugatan di Pengadilan Agama Kota Depok.
Hal yang sama, Wali Kota Depok, Mohammad Idris turut memperhatikan instruksi Presiden terkait penanganan dampak judi online. Idris bersama Forkopimda akan melakukan rakor terkait penanganan dampak judi online.
“Sebab memang dalam data di Jawa Barat tertinggi, tapi Depok tidak tertinggi, tapi di Jawa Barat tertinggi,” ujar Idris.
Pemerintah Kota Depok akan melakukan pembinaan terhadap ASN Kota Depok terkait penanganan dan dampak judi online. Hingga kini, Pemerintah Kota Depok belum menemukan adanya ASN yang kedapatan bermain judi online.
“Belum, mudah-mudahan enggak,” kata Idris. selain itu Ia juga akan menindak ASN kedapatan bermain judi online sehingga memberikan dampak lainnya. Penindakan akan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.
Penanganan judi online di Kota Depok baik terhadap masyarakat maupun ASN akan dilakukan koordinasi bersama lintas sektoral. Pemerintah Kota Depok akan melakukan pembahasan bersama Forkopimda Kota Depok.
“Nanti akan kita koordinasi dengan rapat koordinasi Forkopimda, sama-sama untuk Kota Depok bukan pemerintah saja,” tutur Idris.***
