Network
PM Lee juga tetap konsisten menekan junta untuk menghormati konsensus. Kedua pemimpin telah dengan tepat memperingatkan junta untuk menjalankan pembicaraan, atau pintu akan tetap tertutup bagi perwakilannya dalam setiap pertemuan ASEAN.
Perundingan DCA telah memicu perdebatan sengit di negara ini, dengan banyak orang, didorong oleh sentimen nasionalis, percaya bahwa skema kerja sama pertahanan akan merupakan hilangnya kedaulatan Indonesia dengan mengizinkan militer Singapura untuk berlatih di tanah Indonesia.
Ini juga terjadi pada FIR, yang selama beberapa dekade dianggap di sini sebagai kendali Singapura atas bagian-bagian tertentu dari ruang udara Indonesia.
Pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah Indonesia dan Singapura menandatangani DCA dan perjanjian ekstradisi, tetapi semuanya hilang setelah Dewan Perwakilan Rakyat menolak untuk meratifikasi DCA pada tahun 2007, dengan alasan dianggap melanggar integritas teritorial Indonesia.
Namun, cukup mengejutkan bahwa proses ratifikasi DCA dan perjanjian ekstradisi di DPR sebagian besar tidak diperhatikan. Media hanya sekali memberitakan sidang antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan DPR terkait DCA. Media juga tidak mengetahui Presiden Jokowi telah menandatangani surat keputusan tentang FIR.***
