Kereta Cepat Akan dibuat, Dana Ngutang Lagi ke China

EDITORNEWS.ID - Kini pemerintah RI telah menyiapkan rencana untuk menutup pengbengkakan biaya atau cost overrun dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Yang menjadi sorotan adalah utang senilai USD 550 juta, atau setara dengan Rp 8,36 triliun jika kurs Rp 15.200 per dolar AS dari China Development Bank (CBD).

Penyebab adanya pembengkakan biaya ini dikarenakan adanya beda perhitungan antara China dan Indonesia. Mulanya China mengira proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung seluruhnya akan dikuasai oleh pemerintah, namun nyatanya tidak demikian.

Awal perhitungan proyek tidak memasukan pajak sewa tanah dan penyewaan sinyal GSM-R. Kemudian adanya perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBTL) dengan PT PLN (Persero). Hingga pembangunan Stasiun Halim yang terintegrasi dengan LRT Jabodetabek, yang ternyata ongkos relokasi Stasiun Walini ke Stasiun Padalarang yang belum diperhitungkan.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo juga menjelaskan, jika nilai cost overrun yang telah disepakati antara Indonesia dan China adalah sebesar USD 1,2 miliar. Tapi masih harus ke komite untuk berdiskusi dengan BPKP.

Baca Juga: Setelah Rampung Sidang Sambo dkk, Hakim Wahyu Iman Santoso Harus Diperiksa oleh KY Terkait Vidio yang Viral

Presiden Joko Widodo juga buka suara terkait rencana penambahan utang ini. Jokowi mengatakan pemerintah akan pro dan mendukung transportasi massal. Termasuk salah satunya Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini. Kereta cepat dan beberapa transportasi massal lainnya menjadi suatu keharusan untuk dibuat di kota-kota besar.

Jokowi juga menjelaskan harus adanya integrasi transportasi antar kota maupun dalam kota. Dalam hal ini dilakukan supaya masyarakat lebih cenderung memilih transportasi umum dibandingkan menggunakan kendaraan pribadinya.

Biaya Pembengkakan proyek kereta cepat akan ditutup dengan cara menyetor ekuitas tambahan dari konsorsium KCIC dan juga penambahan pinjaman ke pihak China Development Bank (CDB). Jumlah penambahan setoran ekuitas ke KCIC dilakukan sebesar 25%, dan mengenai sisanya akan dibiayai dari hasil pinjamannya dengan CDB.

Nyatanya pemerintah sendiri sudah menyuntikkan penyertaan modal negera (PMN) sebesar Rp 3,2 triliun ke PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI guna memenuhi porsi ekuitas konsorsium Indonesia di KCIC. KAI sendiri merupakan pemegang saham terbesar konsorsium Indonesia di KCIC, sehingga bisa dibilang perusahaan kereta api sebagai pemimpin konsorsium Indonesia di KCIC.***