EDITORNEWS - Penyebaran Covid-19 saat ini terhitung masih cukup tinggi untuk di beberapa wilayah di Indonesia.
Bahkan di beberapa daerah masih diterapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di sejumlah kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali.
Beberapa waktu yang lalu Presiden RI Joko Widodo juga melakukan pertemuan dengan beberapa Gubernur guna membahas PPKM mikro ini.
Baca Juga: Simak Skema Lalu Lintas yang Dibuat Pemkot DKI Jakarta untuk Kawasan Kota Tua
Baca Juga: Anies Baswedan: Memasuki Musim Penghujan Warga DKI Jakarta Mengantisipasi dengan 3 Hal
Dalam penyampaiannya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa PPKM saat ini belum efektif menekan laju penyebaran Covid-19 meski telah diperpanjang.
Presiden menilai perlu adanya PPKM berskala mikro yang diterapkan di RT/RW.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi menyatakan bahwa keberadaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) saat ini harus menjadi informan terkait Covid-19.
"RT/RW merupakan garda paling depan untuk informasi dini terkait 'tracing' (pelacakan) bagi warga yang positif Covid-19, baik bergejala maupun tidak, karena RT/RW lah yang paling tahu kondisi lingkungan dan masyarakatnya," kata Muhadjir Effendi dalam Webinar bersama Kepala Daerah dan pengurus PWI Malang Raya dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) yang dipantau di Malang, Jatim, Senin 09 Februari 2021.
Ia mengatakan keberadaan RT/RW sangat penting sebagai informan, sebab para tracer butuh informasi dari orang terdekat. "Tidak hanya di asrama atau pondok pesantren (Ponpes) saja yang dikarantina jika ada santri yang positif, di lingkungan RT pun juga harus demikian, segera karantina. Kalau tidak begitu, tidak akan habis-habis pandemik ini," ucap-nya.
Baca Juga: Vietnam Telah Musnahkan 100 Ribu Unggas Imbas Flu Burung Yang Terjadi di Negara Itu
Baca Juga: Terjadi Kecelakaan Antara Kapal Selam dan Kapal Swasta di Lepas Pantai Pasifik
Selain itu, pihaknya kini juga tengah menggerakkan basis-basis mikro, termasuk pendekatan mikro. "Tugas dan fokus kita sekarang tidak boleh mengabaikan salah satu dari dua hal penting, yakni menuntaskan kasus Covid-19 atau memulihkan perekonomian kita," ujarnya.
Menurut Muhadjir, dari dua pilihan tersebut, keduanya harus berjalan beriringan dan ada keseimbangan, baik kesehatan masyarakat maupun pemulihan ekonomi. "Kondisi perekonomian kita di ASEAN termasuk yang terbaik, sehingga keseimbangan keduanya harus dijaga, jangan sampai salah satunya kolaps," tutur mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) tersebut.
Menyinggung vaksinasi bagi lanjut usia (lansia) atau usia di atas 60 tahun, Muhadjir mengatakan Vaksin Sinovac yang sudah digunakan untuk vaksinasi para tenaga kesehatan dan sejumlah pejabat publik itu aman dan tidak masalah.
Baca Juga: Amerika dan Filipina Bahas Penyelesaian Perjanjian Kunjungan Pasukan Baca Juga: BMKG: Masyarakat Diminta Waspada, Jakarta Berpotensi Hujan Petir Disertai Kilat dan Angin Kencang
"Sebenarnya bisa digunakan sejak awal, namun kami masih ragu karena saat uji klinis, sampel usia yang kita ambil 18-59 tahun. Di Brazil dan Turki, para lansia juga disuntik vaksin yang sama dengan kita, yakni Vaksin Sinovac," katanya.
Menurut Muhadjir, vaksin yang akan digunakan untuk program vaksinasi bagi masyarakat umum, termasuk usia di atas 60 tahun kemungkinan jenis AstraZeneca-Novavax.
"Mungkin akhir April baru bisa dimulai dan para jurnalis kalau bisa mendapat prioritas sebagai kategori pelayan publik bersama PNS, TNI dan Polri," tukas-nya.
Saat ini penting untuk saling mendukung dalam penguatan peningkatan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.***