Network
EDITORNEWS - Pemerintah Filipina dan Amerika Serikat akan melakukan pertemuan bulan ini untuk menyelesaikan perbedaan atas Perjanjian Kunjungan Pasukan (VFA) yang telah berlangsung selama dua dekade, kata Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin.
Pembahasan penyelesaian Perjanjian Kunjungan Pasukan antara Filipina dan AS itu dilakukan di tengah kekhawatiran baru atas sikap keras agenda maritim China di kawasan.
Filipina pada November menangguhkan keputusannya untuk menghentikan VFA untuk kedua kalinya agar dapat bekerja dengan Washington dalam pakta pertahanan bersama jangka panjang.
Baca Juga: BMKG: Masyarakat Diminta Waspada, Jakarta Berpotensi Hujan Petir Disertai Kilat dan Angin Kencang
Baca Juga: Ustadz Maaher Meninggal Dunia dalam Status Tahanan di Rutan Mabes Polri
"Penangguhan itu dimaksudkan agar kami terus bekerja dan saya mempersempit isu-isunya dan kami segera akan bertemu ... dan menyelesaikan perbedaan apa pun yang kami miliki," kata Menlu Teodoro Locsin kepada saluran berita ANC pada Senin.
Locsin juga menyebutkan pertemuan untuk membahas penyelesaian perjanjian itu kemungkinan besar dilakukan pada pekan terakhir pada Februari. Namun, dia menolak untuk memberi keterangan rinci tentang persyaratan-persyaratan untuk perjanjian potensial itu.
Presiden Rodrigo Duterte memberi tahu Washington pada Februari tahun lalu bahwa dia membatalkan kesepakatan kunjungan pasukan di tengah kemarahan atas ditolaknya visa AS untuk seorang senator Filipina dan sekutunya.
Baca Juga: Rizieq Shihab Kini Tersangka dalam Tiga Kasus dan 5 Tersangka Lain ke Kejaksaan
Namun, Duterte telah memperpanjang masa penghentian pembahasan perjanjian kunjungan pasukan (VFA) antara dua negara, yang sekarang telah mencapai masa jabatan Presiden AS Joe Biden.
VFA memberikan kerangka hukum di mana pasukan AS dapat beroperasi secara bergilir di Filipina. Para ahli mengatakan tanpa VFA perjanjian pertahanan lainnya antara dua negara, termasuk Perjanjian Pertahanan Bersama (MDT), tidak dapat dilaksanakan.
Pada bulan lalu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menekankan pentingnya MDT dan penerapannya yang jelas jika Filpina diserang di Laut China Selatan.
Baca Juga: Segera Buat Kartu KIS agar Dapat Bansos Kemensos 2021, Cek Apa Saja Syaratnya
Komentar Blinken itu muncul saat Manila telah mengajukan protes diplomatik atas pengesahan undang-undang China yang mengizinkan penjaga pantai China untuk menembaki kapal asing. Manila menggambarkan langkah itu sebagai "ancaman perang".
China mengklaim hampir seluruh wilayah di Laut China Selatan, yang merupakan jalur perdagangan utama. Selain China, Filipina, Brunei, Vietnam, Malaysia, dan Taiwan memiliki klaim yang tumpang tindih di perairan Laut China Selatan.
Locsin mengatakan dia akan terus mendesak agar kode etik (code of conduct) di perairan yang disengketakan itu "tidak akan pernah mengecualikan" Amerika Serikat untuk memastikan keseimbangan kekuatan antara Washington dan Beijing di kawasan itu.***
