Network
EDITORNEWS.ID - Pesawat Angkatan Laut AS tersebut telah mengudara di atas Laut China Selatan selama beberapa jam ketika sebuah peringatan datang berderak melalui radio.
"Tidak ada lagi yang mendekat atau anda akan membayar tanggung jawab penuh," kata suara dari stasiun darat milik angkatan udara China.
Segera setelah itu, sebuah jet tempur J-11 Tiongkok muncul sekitar 500 kaki dari sayap kiri, terbang di samping pesawat patroli maritim P-8 Poseidon Amerika selama lebih dari satu jam saat melewati sebagian besar pulau tak berpenghuni yang diklaim oleh Tiongkok dan tetangganya.
Para pejabat AS mengatakan pertemuan seperti yang dilangsir oleh NBC News pada hari Jumat, 24 Februari 2023, ketika Beijing dan Washington meningkatkan kampanye mereka untuk pengaruh di Pasifik.
Laut Cina Selatan yang penting secara strategis adalah tahap yang semakin menonjol untuk ketegangan spiral antara dua ekonomi terbesar dunia, yang telah bentrok atas segala hal mulai dari Taiwan hingga perang di Ukraina.
Baca Juga: Mencegah Perang Dunia III, Zelenskyy Berencana Bertemu dengan Presiden China Xi Jinping
Di dalam pesawat, perwira Angkatan Laut AS duduk di sekitar setengah lusin stasiun komputer, menganalisis gambar radar dari kamera khusus yang ditempelkan di bagian luar pesawat untuk membuat jalan di sekitar Kepulauan Paracel di seberang Laut Cina Selatan, sebelum kembali ke Pangkalan Udara Kadena di Okinawa, Jepang.
Begitu sebuah pesawat China datang dalam jarak 1.000 kaki "kami akan berkomunikasi dengan mereka," ungkap Kapten Will Toraason, komandan pesawat pengintai Angkatan Laut AS yang dilangsir oleh NBC News pada Jumat pagi.
"Biasanya kita tidak mendapatkan respons, terkadang kita akan mendapatkan respon nonverbal. Tapi secara keseluruhan kami mencoba mendorong pertemuan yang aman dan profesional sementara kami berdua beroperasi di wilayah udara internasional," katanya.
Tiongkok, yang memiliki angkatan laut terbesar di dunia, mengklaim kedaulatan atas sebagian besar Laut Cina Selatan meskipun ada putusan penting pada tahun 2016 oleh mahkamah internasional bahwa klaimnya tidak memiliki dasar hukum.
