Network
EDITORNEWS.ID - Sebelumnya Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR, Kementrian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri bersama Pemerintah Provinsi Jambi untuk menutup jalan nasional bagi angkutan pertambangan batu bara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Komisi V DPR RI dengan Gubernur Jambi Al Haris, pada 29 Maret 2023 di Gedung Senayan, Jakarta, resmi memutuskan bahwa pemanfaatan jalan nasional untuk aktivitas batu bara di Jambi ditutup.
Keputusan tersebut berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) anatara Komisi V DPR RI bersama Gubernur Jambi Al Haris.
Bahkan Dirjen Hubdat Hendro Sugiatno mewanti-wanti kepada Gubernur Jambi agar bisa segera menutup jalur yang kerap digunakan truk batu bara, utamanya menjelang dan setelah hari Raya Idul Fitri. Jika tidak, Purnawirawan (Pol) Jenderal Bintang 2 itu yang bakal melakukan aksinya sendiri.
Baca Juga: RS Salak Kota Bogor Kebakaran, Stok Obat Ludes
Pantauan dilapangan, masih terlihat angkutan batu bara berseliweran di jalan, menurut warga yang kerja di wilayah tersebut mengatakan di jalan Lingkar Barat Kota Jambi, mereka tak menampik truk batu bara tersebut bahkan masih parkir di sepanjang jalan depan kantor PTPN VII, Sabtu,8 April 2023, Pukul,8:00 WIB.
Saat ini, masyarakat sudah mulai apatis terhadap persoalan ini, bayangkan bahu sisi jalan baru selesai dicor, sudah penuh truk batu bara parkir. ujarnya.
Sebagai informasi, sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jambi Menggugat, menggelar demonstrasi di tengah Jalan Lingkar Barat, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Kamis (16/2).lalu
