Network
EDITORNEWS - Belum lama ini sebuah pengakuan dari salah satu guru honorer dari Jawa Barat, Lina Kurniati menangis mengadukan nasibnya.
Meski berprofesi sebagai seorang guru yang mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan generasi ke depan malah justru tak setimpal dengan penghasilan yang diterima.
Dalam satu bulan Lina hanya diberi gaji sebesar Rp450 ribu dan itupun dibayar sekali 4 bulan.
Dengan penghasilan segitu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarga.
Baca Juga: Perampokan Sadis Seorang Guru SMK di Desa Suak di Bunuh, Emas Korban Berhasil Digondol
Hal ini disampaikan Lina dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPR yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf.
Menyikapi masalah itu Dede Yusuf pun mengungkapkan gaji yang diterima oleh guru honorer telah tercantum dalam Dana Alokasi Umum (DAU) di dalam APBN.
"Saya melihat sedikit, yaitu UU APBN tahun anggaran 2021, di situ dijelaskan Pasal 11 ayat 21 bahwa penggunaan DAU paling sedikit 25 persen untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan manusia," tutur Dede Yusuf, dikutip dari akun Twitter @panca66, Jumat, 5 November 2021.
Salah satu penggunaan DAU sebesar 25 persen tersebut, dapat digunakan untuk bidang pendidikan, termasuk dukungan kepada guru honorer.
Baca Juga: Menurut Sopir Vanessa Dirinya Mengantuk dan Kelelahan, Sementara Banyak Netizen Meragukan
"Dan untuk, nah ini ada poinnya, termasuk dukungan untuk gaji non PNS sebesar Rp19,63 triliun. Artinya ada di sini, dan saya yakin nanti untuk tahun 2022 juga ada," lanjut Dede Yusuf.
Tak hanya sampai disitu Dede Yusuf juga menyinggung perihal tentang dana yang digunakan pemerintah untuk guru honorer dan pembangunan proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung.
"Yuk kita lihat sedikit gambaran, dibutuhkan Rp19,63 triliun. Sementara itu angka yang kecil. Untuk penambahan kereta api cepat itu dibutuhkan kurang lebih Rp27,7 tirliun dari APBN," lanjut Dede Yusuf.
Lebih lanjutnya anggaran negara sebesar Rp19 triliun untuk guru honorer terbilang kecil jika dibandingkan dengan berbagai anggaran tersebut.
"Penambahan modal negara untuk BUMN itu membutuhkan Rp55 triliun, dan anggaran infrastruktur di tahun 2021 itu adalah sekitar Rp417 triliun. Jadi Rp19 triliun itu kecil," tutup Dede Yusuf.***
