Network
EDITORNEWS.ID - Dalam upaya untuk membatasi kemampuan China untuk memperoleh teknologi yang dapat meningkatkan kecakapan militernya, menurut seorang pejabat AS.
Perintah eksekutif yang akan segera dikeluarkan dari Presiden Joe Biden akan membatasi investasi Amerika dalam teknologi canggih yang memiliki aplikasi keamanan nasional.
Dan kemampuan militer generasi berikutnya yang dapat membantu Tiongkok meningkatkan kecepatan dan akurasi pengambilan keputusan militer.
Demikian menurut pejabat tersebut yang sebenarnya tidak berwenang untuk berkomentar dan berbicara dengan syarat anonimitas.
Baca Juga: Korea Utara Mengatakan PBB Harus Menuntut Diakhirinya Latihan Militer Korea Selatan-AS
Tindakan yang diharapkan adalah upaya terbaru oleh Gedung Putih untuk menargetkan sektor militer dan teknologi China pada saat hubungan yang semakin penuh antara dua ekonomi terbesar dunia.
Pada Oktober 2022, pemerintahan Biden memberlakukan kontrol ekspor untuk membatasi kemampuan China dalam mengakses chip canggih yang dikatakannya dapat digunakan untuk membuat senjata.
Serta melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan meningkatkan kecepatan dan akurasi logistik militernya.
Hubungan yang rumit telah menjadi semakin tegang dalam beberapa pekan terakhir setelah AS menembak jatuh balon mata-mata China bulan lalu yang melintasi negara itu.
Baca Juga: Hampir 40.000 Orang Melarikan Diri Dari Rumah Akibat Banjir dan Hujan Deras di Malaysia
Pemerintahan Biden juga telah mempublikasikan temuan intelijen AS yang menimbulkan kekhawatiran Beijing sedang menimbang penyediaan persenjataan Rusia untuk perangnya yang sedang berlangsung di Ukraina.
Ketegangan itu dipamerkan ketika diplomat top dari Kelompok G20 negara industri dan berkembang mengakhiri pertemuan yang kontroversial di New Delhi pada hari Kamis.
Dan tanpa konsensus tentang perang Ukraina terkait kekhawatiran dan melebarnya pengaruh global China yang mendominasi banyak pembicaraan.
Sementara itu, China pekan lalu mengecam Komite Pemilihan DPR yang baru terhadap Partai Komunis China setelah mengadakan sidang pertamanya untuk melawan pengaruh Beijing.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning juga dengan tegas menuntut anggotanya "membuang bias ideologis mereka".***
