EDITORNEWS.ID – Mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki- moon melakukan kunjungan ke Myanmar untuk bertemu penguasa militer Myanmar pada Senin untuk membahasa perdamaian, menurut laporan media setempat, NP News.
Ban melakukan kunjungan mendadak ke ibukota Myanmar Naypyitaw pada Minggu untuk bertemu dengan pemimpin junta militer Min Aung Hlaing.
Dalam kunjungannya tersebut, Ban melakukan pembicaraan mengenai situasi terkini di Myanmar dan berbicara secara terbuka dan positif, menurut laporan NP News.
"Mereka bertukar pandangan mengenai situasi terkini di Myanmar dan berbicara secara terbuka dan positif," kata juru bicara junta Zaw Min Tun dilansir dari NP News.
Baca Juga: Korut Kecam Pertemuan DK PBB guna Membahas Rudal Balistiknya
Ban melakukan kunjungan ke Myanmar di tengah situasi krisis yang melanda negara tersebut sejak militer menggulingkan pemerintahan terpilih dengan pimpinan Aung San Suu Kyi pada Februari 2021.
Menurut seorang mantan diplomat yang bekerja bersama Ban menyebutkan bahwa lawatan tersebut sudah direncanakan sejak lama dan sempat tertunda beberapa kali.
Dia menambahkan Ban juga meminta untuk membebaskan Suu Kyi yang ditangkap sejak kudeta dan menjalani hukuman 33 tahun penjara karena berbagai pelanggaran.
Namun, mantan diplomat tersebut menyatakan pertemuan Ban dengan Suu Kyi tidak mungkin dilakukan.
Baca Juga: Presiden Brazil Ingatkan AS untuk Tidak Timbulkan Konflik Lebih Jauh antara Ukraina dan Rusia
Ban telah melakukan kunjungan ke Myanmar berulang kali bersama dengan PBB. Kunjungan tersebut dilakukan sebelum dan sesudah transisi negara Myanmar pada 2011 setelah lebih dari lima puluh tahun diperintah junta.
PBB melaporkan paling sedikit 1,2 juta orang mengungsi sebab konflik di Myanmar. Para aktivis menuding junta melakukan kekejaman dengan menggunakan senjata berat serta serangan udara terhadap penduduk sipil dalam operasinya melawan kelompok anti junta.
Pihak junta sendiri menyangkal dengan alasan sedang memerangi "teroris".
Ban mewakili kelompok "The Elders" yang didirikan oleh Nelson Mandela dan merupakan kelompok yang terdiri dari para mantan pemimpin internasional untuk memperjuangkan perdamaian, hak asasi manusia, dan keadilan.***