Network
EDITORNEWS.ID - Dalam kejadian yang mengejutkan, penampilan militer J-Hope BTS yang sangat dinanti-nantikan tiba-tiba dibatalkan, menandai potensi titik balik dalam keterlibatan selebriti dalam acara militer.
Pembatalan tersebut, yang dipicu oleh arahan Menteri Pertahanan Nasional Shin Wonsik, telah memicu diskusi hangat tentang masa depan memobilisasi selebriti untuk acara-acara tersebut.
Pergeseran Kebijakan? Wajib Militer J-Hope BTS Menjadi Teladan Bagi Para Selebriti
Di tengah kontroversi tersebut, Menteri Shin, dalam sidang Komite Khusus Anggaran dan Penyelesaian Majelis Nasional baru-baru ini, membuat pernyataan penting.
"BTS dengan tekun memenuhi kewajiban wajib militernya seperti prajurit lainnya adalah contoh yang lebih baik dan wajar bagi publik. Oleh karena itu, saya menginstruksikan untuk tidak memberikan tugas lain apa pun kepada prajurit yang masuk militer setelah menjadi selebriti mulai sekarang," — Menteri Shin Wonsik
Arahan ini telah menimbulkan spekulasi mengenai potensi perubahan terhadap praktik umum yang melibatkan selebriti yang menjalani wajib militer.
Sebelumnya, sosok seperti J-Hope BTS, meski sistem "Celebrity Soldiers" telah dihentikan pada tahun 2013, kerap mengikuti berbagai acara militer dan nasional.
Partisipasi tersebut melampaui peran musikal, dengan mantan selebriti sering kali terlibat dalam tim pertunjukan khusus.
Meskipun acara-acara ini meningkatkan minat publik dan memungkinkan para bintang untuk terhubung kembali dengan akar hiburan mereka, para kritikus mengajukan keberatan, mencapnya sebagai perlakuan istimewa.
Suara-suara yang berbeda pendapat tersebut menentang diperbolehkannya selebriti untuk mengambil bagian dalam acara-acara yang tidak berhubungan dengan tugas militer mereka sambil menikmati cuti untuk kegiatan tersebut.
Akhir zaman? Pengawasan Publik Memperkuat Kekhawatiran Terhadap Peran Selebriti di Acara Militer. Dampak dari keterlibatan dalam acara ini tidak terjadi secara sepihak.
Selebriti, termasuk mereka yang berasal dari grup dengan banyak anggota yang bertugas secara bersamaan, menganggap pengawasan publik dan komitmen tambahan membebani selama dinas militer mereka, sehingga memperkuat kekhawatiran seputar praktik tersebut.
Instruksi Menteri baru-baru ini, yang dimaksudkan untuk menyelaraskan perlakuan terhadap semua personel militer terlepas dari status selebritis mereka, telah membangkitkan antisipasi tentang kemungkinan pembubaran tradisi lama ini.
Semua perhatian kini tertuju pada apakah arahan ini menandai babak baru, yang berpotensi menandai berakhirnya era di mana selebriti secara rutin dimobilisasi untuk acara militer.
Ketika perdebatan terus berlanjut, masa depan masih belum pasti, membuat penggemar dan masyarakat sama-sama memikirkan nasib keterlibatan selebriti dalam urusan militer.
Apakah langkah ini akan mengubah keadaan, atau akankah ini menjadi jeda sesaat dalam budaya partisipasi selebriti dalam acara militer? Hanya waktu yang akan menentukan arah keputusan ini di masa depan.***
