Network
EDITORNEWS.ID - Sebelumnya ada dugaan permainan kartel minyak goreng alias mafia yang semakin mencuat.
Meski belum diketahui lebih jauhnya namun tim investigasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah bersiaga.
Dari hasil pemeriksaan KPPU menemukan satu alat bukti terkait penjualan atau distribusi minyak goreng nasional.
Penemuan itu terkait dalam pelanggaran Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usahan Tidak Sehat.
Baca Juga: MUI Perbolehkan Warung Makan Buka Selama Puasa Ramadhan dengan Syarat ini
Adapun dugaan pelanggaran itu mengacu pada pasal 5, pasal 19 huruf dan pasal 11 yang berupa penetapan harga hingga pembatasan peredaran barang atau jasa.
Sampai saat ini KPPU menjelaskan status penegakkan hukum sudah mencapai tingkatan untuk penentuan lebih lanjut.
"Melalui temuan tersebut, minggu ini status penegakkan hukum telah dapat ditingkatkan pada tahapan penyelidikan," timpal KPPU dilansir dari Antara.
Lebih jauhnya proses penegakkan hukum sudah dilakukan oleh KPPU terhitung sejak 26 Januari 2022 dengan memakan waktu paling lama 60 hari kerja.
Baca Juga: Penyebab Jungkook BTS Pergi Duluan Ke Amerika Serikat dan Member BTS Lain Menyusul
"Penyeldikan akan difokuskan pada pemenuhan unsur dugaan pasal yang dilanggar, penetapan identitas terlapor, dan pencarian minimal satu alat bukti tambahan," ujar Gopprera (tim KPPU).
Proses penyelidikan akan diteruskan ke tahapan Pemeriksaan Pendahuluan oleh Sidang Majelis Komisi apabila ada dua alat bukti yang ditemukan.
"Melalui proses Sidang Majelis, KPPU dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa denda hingga maksimal 50 persen dari keuntungan yang diperoleh terlapor dari pelanggaran atau maksimal 10 persen dari penjualan terlaopor di pasar bersangkutan," papar Groppera.
Seperti yang diketahui harga minyak goreng sedang mengalami kenaikan yang saat ini menyentuh angka Rp50 ribu untuk dua liter saja.***
