EDITORNEWS.ID - Ribuan kader Partai Demokrat dari seluruh pelosok negeri satu suara meminta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maju sebagai kontestan dalam Pilpres 2024.
Permintaan tersebut disuarakan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat yang berlangsung di Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta, pada Kamis, 15 September 2022.
Rapimnas ini juga rencananya akan berakhir pada Jumat, 16 September 2022 besok.
Sementara itu saat berjalannya Rapimnas, perwakilan dari DPD hingga DPC menyampaikan keluhan atas kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini, termasuk kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), yang membuat kondisi masyarakat semakin sulit.
Baca Juga: 3000 Kader Demokrat Bakal Birukan Jakarta, Bahas Nasib Rakyat di Balik Kenaikan Harga BBM
Seperti diutarakan, Ketua DPC Partai Demokrat Mamuju, Hj. St. Suraidah Suhardi, misalnya, mengkritisi kenaikan harga BBM maupun tingginya harga sembako yang meresahkan masyarakat Indonesia.
Lalu, mereka menyampaikan aspirasi dan masukan, menginginkan AHY maju pada Pilpres 2024.
Sedangkan 34 Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia, kompak tampil ke depan dan mendukung AHY sebagai satu-satunya kontestan Pilpres 2024 dari Partai Demokrat.
Dukungan ini disuarakan oleh Didik Mukrianto, Plt Ketua DPD Kepulauan Riau (Kepri) dan anggota Komisi III DPR RI, serta didampingi oleh para ketua DPD lainnya.
Baca Juga: Gelar Rapimnas, Demokrat Bahas Koalisi dan Capres Bersama 3.000 Pimpinan dari Seluruh Indonesia
Didik Mukrianto menyampaikan, sahabat DPD se-Indonesia ingin menyampaikan aspirasi terkait dengan Rapimnas.
Aspirasi ini kongkrit menginginkan pada Rapimnas tahun 2022 Ketua Umum AHY ditetapkan sebagai satu-satunya kader yang maju kontestasi Pilpres 2024 yang diusung Partai Demokrat.
Dalam sambutannya, Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa Indonesia memang sedang tidak baik-baik saja.
Di hadapan sekitar 3.000-an kader utama Partai Demokrat dari seluruh Indonesia, mantan perwira TNI AD ini menjelaskan situasi bangsa dan negara yang cenderung memburuk.
Baca Juga: Usai Sebut TNI Seperti Gerombolan, Effendi Simbolon Akhirnya Minta Maaf
Dia menyebutkan, ada tiga isu utama dari apa yang disampaikan para kader.
Tiga isu itu, antara lain, pertama ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Kedua, demokrasi dan kebebasan sipil dan ketiga, keadilan dan penegakan hukum.
Disebabkan kondisi tersebut, AHY mengajak segenap peserta Rapimnas untuk terus menggelorakan semangat perubahan dan perbaikan.
"Demokrat bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Ini narasi kita. Gelorakan semangat ini sampai 2024. DPD siap? DPC siap? Siap. Bersama-sama kita bisa," kata AHY.
Baca Juga: Azhari Marzuqie Urai 8 Alasan Sosok Edy Rahmayadi Layak Pimpin Sumut 2024
Menurut AHY, keselarasan antara aspirasi dan harapan rakyat dengan gerak langkah Partai Demokrat adalah kunci, sehingga berbagai lembaga survei mencatat tren kenaikan elektabilitas Partai Demokrat sepanjang dua tahun terakhir ini.
Karena itu, AHY meminta segenap kader Partai Demokrat jangan sampai mengkhianati kepercayaan rakyat.
Lebih lanjut, AHY mengatakan, situasi bangsa dan negara yang cenderung memburuk juga membuat rakyat mulai membandingkan kehidupan saat ini dengan era pemerintahan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhyono (SBY) pada 2004- 2014.
AHY menegaskan, rakyat merindukan kondisi Indonesia ketika SBY menjabat presiden.
"Rakyat juga membandingkan kehidupan mereka dulu dan sekarang. Dulu mah begitu, tapi sekarang? Intinya apa? Rakyat merindukan siapa? SBY dengan kepemimpinan dari Partai Demokrat, " ujar AHY.
Baca Juga: Rayakan HUT ke-21 Demokrat, AHY Gelar Acara Sederhana Potong Tumpeng
Di penghujung Rapimnas pada hari pertama, AHY memberikan instruksi kepada para pimpinan Partai Demokrat yang hadir.
Instruksi ini disebut dengan istilah 7K, yang harus dijalankan kader di setiap daerah.
Adapun yang dimaksud AHY dengan 7K adalah Kepemimpinan, Kerja keras, Keberanian, Kecepatan, Ketegasan, Kesetiaan, dan Kekompakan.
Rapimnas Partai Demokrat diikuti oleh 3.000-an kader utama Partai Demokrat, yang terdiri dari pimpinan pusat, provinsi, kabupaten-kota, seluruh anggota FPD DPRD Kab-Kota dan Provinsi serta DPR RI, dan kepala daerah dari Partai Demokrat.***