EDITORNEWS.ID - Hadirnya sebuah kenyataan masih banyaknya warga perkotaan yang hidup di bawah bayang garis kemiskinan, membuat Ketua DPD Demokrat Sumut, M Lokot Nasution merasa prihatin.
Hal itu terungkap saat dirinya menghadiri Reses masa sidang II Dapil IV di Gedung Pertemuan Permata Gria Jalan Pelajar, Sabtu, 27 Agustus 2022.
Saat reses tersebut Sekretaris Lurah Teladan Timur Said Hamadi mengutarakan sebanyak 13 ribu jiwa warga di Kelurahan Pelajar Timur mayoritas yang hidup di bawah garis kemiskinan (termarginalkan).
Bahkan pada pertemuan itu, banyak warga yang mengaku tidak mendapatkan bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Dukung Program Bantuan Alat Usaha Kepada Pelaku UMKM di Langkat, Anggota Komisi E: Jangan Di Jual!
Menurut Lokot Nasution, situasi ini bukan hanya di Kota Medan saja, namun negara saat ini memang sedang tidak baik-baik.
"Banyak penyebabnya, Covid 19 yang masih belum tuntas juga sampai hari ini. Kalau katanya perang antara Ukraina dan Rusia, pasti ada pengaruhnya juga ke kita. Kalau kondisi ekonomi global, tentu saja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, Medan dan Sumatera Utara," ujar Lokot.
Menyahuti 13.000 warga di Kelurahan Teladan Timur yang mayoritas masih di bawah garis kemiskinan, Lokot meminta kepada Anggota DPRD Medan yang juga kader Demokrat, Dodi Robert Simangunsong, untuk fokus menyuarakan ini melalui fraksi di DPRD Medan.
"Bang Dodi tugas abang di kecamatan ini (tolong selesaikan) nanti saya pakai surat resmi ke fraksi DPRD Partai Demokrat Kota Medan," ujarnya.
Baca Juga: Terkait Insiden Mikrofon Bocor, Habiburokhman Tantang 10 M yang Bisa Buktikan 'Sayang' dari HP-nya
Lokot menyarankan, seharusnya bantuan PKH ini tidak lagi di bawah Kementerian Sosial, namun harus ada badan khusus yang langsung di bawah presiden dan diteruskan sampai ke kelurahan, sehingga negara akan fokus persoalan yang lain.
"Kita tidak usah menyalahkan kepling atau lurah, seharusnya ini ada namanya badan penyelenggaraan PKH Kecamatan Medan Kota, Kelurahan Teladan Timur, jika misalkan tadi warga belum dapat atau tidak terdaftar sebagai penerima PKH, sudah pasti institusi itu yang salah (karena fokusnya hanya menangani PKH saja, tidak yang lain)," ucap Lokot.
Memang, sambung Lokot, kondisi ini merupakan kewajiban negara untuk mengentaskan kemiskinan sebagaimana tertuang dalam undang undang.
"Saya mau bicara tentang Kecamatan Medan Kota, Kelurahan Teladan Timur, yang ada 13.000 penduduknya tadi, hari ini kita bersepakat minta sama Bang Dodi Simangunsong, bagaimana caranya penanganan terhadap saudara-saudara kita yang termarjinal dan ini ada satu badan (yang mengelola PKH) meskipun kebijakan itu kan memang datang dari atas, lalu dibawa ke bawah, akan tetapi ketika politisi, legislatif dan eksekutif sudah bersepakat untuk bersama-sama mengatasi masalah ini, Insya Allah mudah-mudahan tahun-tahun ke depan akan lebih baik," ucapnya lagi.
Baca Juga: RDP Komisi III Diwarnai Insiden Mikrofon Bocor Panggilan 'Sayang', Peserta Spontan Tertawa
Di tempat yang sama, Anggota DPRD Medan, Dodi Robert Simangunsong mengaku akan memperjuangkan aspirasi warga dalam reses kali ini.
Dia juga mempersilakan warga untuk menelepon ataupun datang ke rumah untuk menyuarakan aspirasinya.
"Tentang aspirasi tadi, ada juga bantuan sosialnya yang belum tersalurkan, padahal persyaratan sudah mereka berikan. Aspirasi inilah nanti kita usulkan," ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Lurah Teladan Timur, Said Hamadi menjelaskan, sebanyak 13 ribu jiwa warga yang berdomisili di Teladan Timur.
"Rata rata di bawah garis kemiskinan, kiranya dengan reses ini dapat meningkatkan taraf hidup dan merealisasikan apa yang menjadi aspirasi warga," tuturnya penuh harap.***