Network
EDITORNEWS.ID - Penanganan perubahan iklim di Indonesia membuat negara ini berkomitmen untuk mengurangi karbon menjadi nol bersih pada tahun 2060.
Sebuah tujuan ambisius, namun sangat menjanjikan dan akan membuat perusahaan listrik milik negara PT PLN dalam perjalanan untuk menjadi perusahaan energi bersih.
Menurut PLN, yang memegang monopoli sektor tenaga listrik negara, pihaknya akan memperluas kapasitas listriknya dengan teknologi bersih, dengan pangsa energi terbarukan diperkirakan akan meningkat dari 32 persen pada 2030 menjadi 69 persen pada 2060.
Berbicara pada Japan RE Invest Indonesia 2023 di Tokyo, Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN Evy Haryadi memaparkan strategi PLN untuk mendukung pemerintah dalam mencapai target Net-Zero Emission (NZE) 2060, yang terdiri dari implementasi berkelanjutan dari inisiatif transisi energi yang bertujuan untuk beralih dari pembangkit listrik karbon tinggi dan memungkinkan pertumbuhan yang didukung oleh teknologi baru.
Baca Juga: Memupuk Kerjasama ASEAN: Presiden Jokowi Akan Meneyelidiki Aset Haram Koruptor di Luar Negeri
Di bawah tujuan jangka pendek PLN, inisiatif transisi energi perusahaan meliputi pengembangan energi terbarukan.
Proyek de-dieselisasi, pensiunnya pembangkit listrik tenaga batu bara dan pembakaran bersama biomassa, yang menurut Haryadi, merupakan bisnis besar berbasis masyarakat karena PLN akan membutuhkan sekitar 14 miliar ton produk biomassa.
Tujuan jangka panjang PLN merupakan inisiatif transisi energi, seperti pemanfaatan dan penyimpanan penangkapan karbon (CCUS), kombinasi energi terbarukan, penyimpanan dan interkoneksi baterai, serta co-firing hidrogen, yang membuat PLN berkolaborasi dengan pabrikan Jepang Mitsubishi.
Pengembangan teknologi pendukung yang terdiri dari kendaraan listrik, atap surya, dan skema perdagangan emisi juga merupakan bagian dari pendekatan PLN untuk mencapai target NZE 2060.
Namun, inisiatif transisi energi pendukung ini juga menghadirkan tantangan finansial, karena PLN akan membutuhkan total investasi lebih dari US$700 miliar.
Baca Juga: Apakah Manjur Jika Artis K-Pop Dijadikan Alat Politik untuk Mendulang Suara Anak Muda
Penting untuk dicatat bahwa pengurangan emisi karbon melibatkan peningkatan energi terbarukan, dan data dari PLN menunjukkan bahwa antara tahun 2021 hingga 2030, energi terbarukan terdiri dari sekitar 52 persen atau 20,9 gigawatt dari rencana tambahan nasional kapasitas.
Saat ini, total kapasitas energi terbarukan dan pangsa energi masing-masing berada di angka 8,5 GW dan 14,1 persen.
Dengan meningkatnya permintaan energi terbarukan akibat perkembangan industri dan kebijakan pemerintah, Haryadi mencatat bahwa PLN perlu meninjau kembali rencana pengadaan listrik jangka panjang (RUPTL).
Menurut Haryadi, perubahan RUPTL berkaitan dengan perkiraan PLN terhadap kebutuhan dan pasokan energi terbarukan di dalam negeri.
"Dalam RUPTL sebelumnya, kami hanya memperkirakan permintaan energi terbarukan. Untuk RUPTL berikutnya, kita harus berdiskusi dengan Kementerian ESDM untuk memasukkan skenario yang kita sebut demand forecast error.
Mengurangi pertumbuhan permintaan harus ada di sana, dan skenario lain adalah meningkatkan pertumbuhan. Selain itu, skenario lain harus terkait pasokan," kata Haryadi.***
