Network
EDITORNEWS.ID - Isu penghapusan tarif listrik 450 volt ampere atau va akan dinaikkan menjadi 900 va dihembuskan oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, M.H. Said Abdullah membuat masyarakat bawah menjadi resah.
Sebelumya, Banggar DPR RI Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, M.H. Said Abdullah usul tarif listrik 450 va dinaikkan menjadi 900 va. Hal itu disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, pada Senin,12 September 2022, lalu.
Hal itu di ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo mengatakan tidak ada penghapusan tarif listrik 450 volt ampere.
Kata Jokowi "tidak ada, tidak ada penghapusan untuk yang 450 tidak ada juga perubahan dari 450 ke 900, tidak ada, enggak pernah, enggak pernah bicara seperti itu " saat peresmian tol Serpong - Cilincing dan serpong-Balaraja, Selasa, 20 September 2022, pagi.
Baca Juga: Siap-siap LPG 3 Bakal Diganti Kompor Listrik, Mengurangi Beban Negara
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memastikan perusaan setrum plat merah itu tidak akan menghapus daya listrik 450 VA, atau menaikkan daya listrik 450 VA menjadi 900 VA, serta menaikkan tarif listrik. dikutip editornews.id dari laman network Pikiran-rakyat.com
Sementara pernyataan itu disampaikan Politisi pendukung Jokowi yaitu PDI-P. Namun, Presiden Jokowi pun mengatakan pemerintah tidak pernah membicarakan wacana tersebut. Karena menurutnya, hal tersebut dapat membuat masyarakat bawah menjadi resah.
PLN mengklarifikasi kabar soal daya listrik 450 VA yang diperuntukkan bagi pelanggan kurang mampu karena santer diberitakan akan dihapuskan.
“Keputusan pemerintah sudah sangat jelas. Tidak ada perubahan daya dari 450 VA ke 900 VA dan PLN siap menjalankan keputusan tersebut," kata Darmawan.
Baca Juga: Viral, Beredar Video Lelaki Mirip Jimin BTS Lagi Nenteng Tabung Gas, Warganet : 'Bantu Emak Sebelum Konser'
Menurut dia, PLN dan Pemerintah tidak pernah membahas ataupun mencanangkan wacana mengubah daya listrik 450 VA yang diberikan untuk masyarakat miskin.
"Selama ini, Pemerintah dan PLN sebagai pelaksana mandat ketenagalistrikan dari pemerintah tidak pernah melakukan pembicaraan ataupun diskusi mengenai perubahan daya listrik masyarakat,” ujarnya.***
.
