Network
EDITORNEWS - Kasus pengadaan bantuan sosial (bansos) untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020 lalu yang telah menyeret nama mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara terus dilakukan pengembangannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Juliari Peter Batubara (JPB) bersama empat orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus bansos ini.
KPK menilai perlu untuk terus lakukan pengembangan, dengan tujuan penelusuran adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.
Baca Juga: Korban PHK Sepasang Suami Istri Akibat Covid-19 yang Membuka Usaha Minuman Boba
Baca Juga: Sebanyak 1,5 hingga 3 Juta Jumlah Vaksin yang akan Diberikan untuk Nakes di 34 Provinsi
"Saya sudah perintahkan kepada tim sidik yang sekarang menangani suapnya. Semua hasil laporan penyidikan yang sudah ada yang kira-kira mengarah terhadap tersangka baru, kita kembalikan ke penyelidikan dulu untuk melakukan penyelidikan secara terbuka terhadap pengadaan barang dan jasanya, nanti akan dikaji satu-satu," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto di Gedung KPK, Jakarta, Jumat 5 Februari 2021.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan, lembaganya akan mendalami kembali bagaimana proses awal pengadaan bansos tersebut, siapa saja yang melaksanakannya, dan juga soal kewajaran harganya.
"Jadi, nanti akan kita urut satu-satu bagaimana cara mendapatkannya, siapa yang melaksanakan, bagaimana harganya apakah ada kewajaran harga dan lain-lain. Karena kalau memang ruwet, ruwet, ruwet tetapi akhirnya tidak ada kerugian negara atau tidak ada suap atau kita tidak bisa membuktikan suapnya, kita juga tidak bisa menentukan tersangka baru," tuturnya.
Baca Juga: Presiden Korea Selatan Berjanji Tingkatkan Aliansi Dengan Amerika Serikat
