Network
EDITORNEWS - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang telah digelar serentak dibeberapa daerah seluruh Indonesia.
Sebanyak 135 permohonan perselisihan hasil pemilihan pilkada yang telah diterima, terdiri dari 7 (tujuh) sengketa hasil pemilihan Gubernur, 114 (seratus empat belas) hasil pemilihan Bupati, dan 14 (empat belas) hasil pemilihan Wali Kota.
Sidang pada tanggal 26 hingga 29 Januari 2021 beragendakan pemeriksaan pendahuluan untuk mengecek kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta pengesahan alat bukti.
Baca Juga: Ini Sosok dan Sepak Terjang Naftali Tipagau, Pencari Senjata Untuk KKB, Ditangkap di Jayapura
"Sidang perdana pada tanggal 26 Januari 2021," ujar Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa 05 Januari 2021
Pada sidang pendahuluan itu, pihak terkait pun akan ditetapkan oleh majelis hakim.
Selanjutnya, pada tanggal 1 hingga 11 Februari 2021 Mahkamah Konstitusi mengadendakan untuk melakukan sidang pemeriksaan dan rapat permusyawaratan hakim (RPH).
Baca Juga: Meski Sudah Menjadi Menteri, Tri Rismaharini Tetap Blusukan di Kawasan Jakarta
Baca Juga: Eropa Sukai Kopi Indonesia, Saat Ini 6 Kopi Indonesia Sudah Mendunia
