Network
PPATK bertanggung jawab dan berwenang untuk memantau dan mencatat hanya transaksi keuangan yang mencurigakan, bukan korupsi, yang dilakukan oleh orang-orang di luar profil atau karakteristik keuangan mereka. PPATK tidak melaporkan kejahatan keuangan.
Jadi, sepengetahuan kami, apa yang dilaporkan PPATK ke Kementerian Keuangan hanyalah transaksi mencurigakan yang harus diselidiki lebih lanjut oleh inspektorat jenderal kementerian.
Kehebohan publik atas ribuan transaksi keuangan mencurigakan yang dilaporkan minggu lalu oleh PPATK juga menunjukkan betapa lemahnya penegakan undang-undang tahun 2002 tentang pencucian uang, yang diubah pada tahun 2003 dan 2010.
Masalahnya adalah PPATK hanya berwenang untuk memantau dan menganalisis, tetapi tidak untuk menyelidiki, kejahatan pencucian uang.
Baca Juga: J-Hope BTS Menjadi Bintang Tamu Mengisi Acara Talk Show Musik Jay Park
Namun yang lebih mengecewakan adalah banyak hakim tidak memiliki pemahaman penuh tentang apa sebenarnya pencucian uang dengan semua bentuk transaksinya yang kompleks.
Undang-undang pencucian uang sebenarnya ampuh untuk mencegah dan mencegah korupsi karena tanggung jawab pembuktian dialihkan dari jaksa ke terdakwa yang harus membuktikan bahwa aset mereka diperoleh atau dimiliki melalui cara yang sah.
Undang-undang juga menetapkan bahwa kasus pencucian uang tidak perlu membuktikan terlebih dahulu kejahatan predikat dari mana uang yang terlibat berasal.***
