Network
"Problemnya setelah saya bertemu beberapa EO (Event Organizer), problemnya kecepatan kita memberi izin itu sangat kurang," terang Jokowi terkait alasan kebijakan tersebut.
"Saya kemarin sudah perintahkan kepada Kapolri, izin itu harus sebulan sebelumnya udah harus keluar. Minimal sebulan sebelumnya udah harus keluar! Syukur bisa 2 bulan sebelumnya sudah keluar, sehingga yang memiliki acara itu bisa mempromosikan acaranya dengan baik, bukan 2 hari sebelumnya," sambungnya.
Jokowi sebelumnya sempat membahas bahwa masyarakat banyak menahan dananya. Mereka sengaja tidak membelanjakan uang untuk kebutuhan-kebutuhan yang bersifat konsumtif pada tahun 2022. Masyarakat lebih memilih untuk menginvestasikan dana yang dimiliki di bank. Bahkan, menurut data pemerintah sampai mencapai ratusan triliun rupiah.
"Berapa sih? Itu ada angka Rp690 triliun dana masyarakat yang ditahan dan tidak dibelanjakan. Artinya, masyarakat ngerem, tidak ingin belanja, tidak ingin datang ke restoran, tidak ingin datang ke pasar, tidak ingin datang ke Mal, tidak ingin datang ke toko, belanja, tidak. Lebih baik disimpan di bank," tutur Jokowi.
Tentu saja masalah tersebut akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi. Ekonomi menjadi tumbuh lambat lantaran daya beli masyarakat bisa dikatakan menurun. Padahal kenyataannya tidak demikian, mereka memilih untuk menyimpan dana lantaran isu resesi tahun 2023 dan kondisi ekonomi yang tidak menentu sejak pandemi.
"Ini tidak boleh, kita harus mendorong masyarakat agar belanja itu bisa sebanyak-banyaknya, untuk men-trigger pertumbuhan ekonomi kita," tambah Jokowi.
"Biar itu keluar, dibelanjakan, gak apa-apa untuk nonton konser, untuk nonton sepak bola, dia akan spending masyarakat itu. Belanja, entah makan di warung, makan di PKL (pedagang kaki lima), atau belanja kaos, atau event olahraga," tandasnya menegaskan.***
