Network
EDITORNEWS.ID - Pada hari Jum'at, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan bahwa anggaran negara 2023 telah mengalokasikan Rp 25,01 triliun (US$ 1,7 miliar) untuk mendanai proses pemilihan menjelang hari pemungutan suara pada Februari 2024.
"Anggaran tersebut akan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan umum; pemerintah akan memberikan tambahan uang untuk dimasukkan dalam APBN 2024," ucapnya.
Lengkapnya, "dana yang sudah kita siapkan untuk pemilu akan cukup jika dibelanjakan dengan bijak".
Adapun, data Kementerian Keuangan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pemilihan umum–Rp15,4 triliun untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca Juga: Risiko Inflasi Mereda Dolar Pun Kembali Naik
Juga terdapat Rp 6,9 triliun untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu); Rp 2,6 triliun untuk kementerian terkait.
Dalam beberapa hari terakhir, ada perdebatan baru terkait isu apakah pemerintah akan menunda Pemilu 2024.
Minggu ini, mantan wakil menteri hukum dan hak asasi manusia Denny Indrayana mengatakan bahwa perwakilan dari kelompok tertentu telah menyampaikan hal penting kepada Koordinator Politik.
Senada dengan pernyataan sebelumnya, di mana Menteri Hukum dan Keamanan Mahfud MD tentang kesiapannya mendorong sidang khusus Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengamandemen UUD; membuka jalan bagi perpanjangan masa jabatan Jokowi.***
