EDITORNEWS - Setelah sebelas perwakilan driver online temui undangan pemerintah propinsi Jawa Timur terkait 6 tuntutan Frontal pada Senin, 5 April 2021. Gabungan driver online yang tergabung dalam FRONTAL tetap menyatakan turun ke jalan.
Sebelas perwakilan driver online ini adalah perwakilan dari 5 organisasi koalisi dari Frontal dan perwakilan komunitas baik roda 2 maupun roda 4.
Pertemuan yang dimediasi oleh pemerintah Propinsi Jawa Timur melalui BPBD tersebut menghadirkan stakeholder baik dari pemerintah maupun perwakilan perusahaan aplikasi yakni Grab dan Gojek.
Baca Juga: Gubernur Jawa Timur Diminta Pro Aktif ke Draiver Online
Tuntutan Frontal yang utama adalah JPS bagi driver online Jawa Timur yang baru menerima satu kali kucuran dan melihat pelaksanaan yang lalu masih banyak driver online yang tidak menerima kucuran dana tersebut. Banyaknya typo dalam penulisan NIK atau Nomor Induk Kependudukan yang salah sehingga tidak bisa menerima bantuan tersebut.
Begitu pula tuntutan BBM bersubsidi bagi driver online khususnya roda 4 atau mobil. Selama ini memang ditujukan bagi kendaraan roda 2, roda 3 dan kendaraan umum berplat kuning. Sedangkan untuk kendaraan berplat hitam yang digunakan driver online tidak mendapatkan subsidi tersebut.
Sedangkan dari pihak driver online menyatakan bahwa dalam peraturannya jelas tertulis bahwa kendaraan tersebut adalah angkutan sewa khusus yang juga untuk pengantaran umum. Pihak perwakilan dari Pertamina juga meminta waktu untuk mengkaji permohonan para penggiat online ini. Dan meminta Frontal untuk dapat memberikan BBM tersebut.
Baca Juga: Siap Siap! V BTS Akan Segera Merilis Mixtapenya, Yuk Simak Informasinya Disini
Baca Juga: BTS Segera Rilis Comeback Bulan Mei Ini ! ARMY Siap Siap, Intip Informasinya Disini
Dalam kesempatan ini pula Frontal meminta untuk menertibkan aplikasi yang tidak memiliki kantor di Jawa Timur.
"Mohon untuk menertibkan dan menindak aplikasi hoax atau perusahaan aplikasi yang tidak jelas keberadaannya di Jawa Timur, " Ujar Heri Bimantara selaku tim mediator.
"Ini tugas dari Kominfo untuk dapat mengetahui atau mencari tahu dimana kantor aplikasi tersebut, " ujarnya lebih lanjut.
Baca Juga: Chenle NCT Jalani Tes COVID-19 dan Isolasi, Mundur Dari Panggung Untuk Sementara
"Karena bagaimana mitra harus bertemu pihak manajemen jika terjadi kesulitan baik aplikasi maupun jika terjadi sesuatu dijalan, tidak cukup dengan mengirim email, jawabnya juga sama karena yang membalas adalah mesin pembalas pesan," Tegasnya.
Tuntutan lain seperti CSR, dan tarif netto serta transparansi pengelolaan potongan yang dibebankan kepada driver juga ditanyakan kepada perusahaan aplikasi. Banyak pertanyaan yang dicecar oleh perwakilan driver online tersebut.
Juga masalah oknum debt colector yang masih saja mengambil secara paksa unit atau kendaraan mitra. Bahkan mencari berbagai cara bahkan ada oknum yang membawa surat fidusia untuk mengambil paksa kendaraan. Dan surat itu belum tahu keasliannya.
Baca Juga: Agensi Ini Jual Kalung DNA Dari Darah dan Rambut Anggota H.O.T.
Dalam pertemuan atau mediasi ini, perwakilan pemerintah, mengenai JPS, Pertamina tentang BBM bersubsidi dan perusahaan aplikasi meminta waktu untuk mengakomodir dan mengajukan permintaan driver online.
Tito Achmad selalu Ketua presidium aksi membenarkan bahwa Selasa, 6 April 2021, Frontal tetap turun ke jalan untuk memastikan dan menanyakan apakah benar tuntutan Frontal sudah diajukan baik kepada Gubernur Jawa Timur ataupun kepada stake holder terkait lainnya.
"Kita tetap turun ke Jalan menyuarakan aspirasi kita. Tapi tetap mengikuti protokol kesehatan, " tegasnya saat menemui driver online yang menunggu didepan gedung Gubernur Jawa Timur.
Baca Juga: Idol Kpop Ungkap Metode Kencan Diam -Diam Yang Super Niat, Intip disini
Aksi ini akan dimulai pukul. 7.00 WIB depan Cito Plaza Jl. A. Yani, melakukan long march dan berakhir di Grahadi.
Gabungan massa dari lima organisasi besar kemungkinan akan memacetkan jalan utama kota Surabaya.***