Network
Dalam kesempatan ini pula Frontal meminta untuk menertibkan aplikasi yang tidak memiliki kantor di Jawa Timur.
"Mohon untuk menertibkan dan menindak aplikasi hoax atau perusahaan aplikasi yang tidak jelas keberadaannya di Jawa Timur, " Ujar Heri Bimantara selaku tim mediator.
"Ini tugas dari Kominfo untuk dapat mengetahui atau mencari tahu dimana kantor aplikasi tersebut, " ujarnya lebih lanjut.
Baca Juga: Chenle NCT Jalani Tes COVID-19 dan Isolasi, Mundur Dari Panggung Untuk Sementara
"Karena bagaimana mitra harus bertemu pihak manajemen jika terjadi kesulitan baik aplikasi maupun jika terjadi sesuatu dijalan, tidak cukup dengan mengirim email, jawabnya juga sama karena yang membalas adalah mesin pembalas pesan," Tegasnya.
Tuntutan lain seperti CSR, dan tarif netto serta transparansi pengelolaan potongan yang dibebankan kepada driver juga ditanyakan kepada perusahaan aplikasi. Banyak pertanyaan yang dicecar oleh perwakilan driver online tersebut.
Juga masalah oknum debt colector yang masih saja mengambil secara paksa unit atau kendaraan mitra. Bahkan mencari berbagai cara bahkan ada oknum yang membawa surat fidusia untuk mengambil paksa kendaraan. Dan surat itu belum tahu keasliannya.
Baca Juga: Agensi Ini Jual Kalung DNA Dari Darah dan Rambut Anggota H.O.T.
Dalam pertemuan atau mediasi ini, perwakilan pemerintah, mengenai JPS, Pertamina tentang BBM bersubsidi dan perusahaan aplikasi meminta waktu untuk mengakomodir dan mengajukan permintaan driver online.
Tito Achmad selalu Ketua presidium aksi membenarkan bahwa Selasa, 6 April 2021, Frontal tetap turun ke jalan untuk memastikan dan menanyakan apakah benar tuntutan Frontal sudah diajukan baik kepada Gubernur Jawa Timur ataupun kepada stake holder terkait lainnya.
