EDITORNEWS - DKI Jakarta telah dihebohkan banjir dimana-mana, banyak rumah warga yang ikut terendam banjir.
Pemprov DKI Jakarta merencanakan untuk membangun 300 ribu sumur resapan tahun 2021 ini dengann anggaran Rp400 miliar yang telah dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021.
Pembuatan sumur resapan ini diharapkan bisa mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda ibu kota.
Baca Juga: Eza Gionino: Anak Kedua Memilih Tanggal Lahirnya sebagai Tanggal Cantik
Baca Juga: Nasib Malang Menimpa Salah Satu Tenaga Medis yang Terbunuh Pasukan Keamanan Myanmar
Pengerjaan sumur akan dimulai tahun 2021 hingga 2022.
Targetnya, setiap satu rukun tetangga (RT) memiliki 60 titik sumur resapan.
Rinciannya, 82.020 sumur resapan dari 1.367 RT di Jakarta Pusat, 364.620 sumur resapan dari 6.077 RT di Jakarta Selatan, 311.940 sumur resapan dari 5.199 RT di Jakarta Barat, dan 428.160 sumur resapan dari 7.136 RT di Jakarta Timur.
“Untuk di Utara, kita enggak bisa bangun karena kondisi airnya dangkal. Digali satu meter saja, air sudah timbul, ”ujar Juaini Yusuf, Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Senin 22 Februari 2021.
“Tahun 2021 sampai 2022 rencana kami 300 ribu titik dengan anggaran Rp 400 miliar. Itu yang akan kami mulai di tahun ini “ujar Juani di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 22 Februari 2021.
Juaini mengatakan pembuatan sumur resapan selama ini terhambat karenaterkendala jumlah endor. Karena baru sedikit pihak yang mau menggarapnya, maka pengerjaannya juga jadi lambat.
Baca Juga: Jakarta Darurat Banjir Basarnas Minta Bantuan Tim SAR Mataram
“Kemarin kenapa lambat? Karena vendornya cuman dua, nah sekarang lagi diperoses, vendornya itu ada 100,” ujarnya.
Karena itu, dengan ditambahnya jumlah vendor pekerjanya, maka pembuatan sumur resapan bakal dikebut. Diharapkan sampai akhir periode Anies menjabat target sudah tercapai.
“Kami harapkan banyaknya vendor jadi yang kerja juga banyak sehingga program bisa cepat kami jalankan.” Kata Juaini Yusuf.
Juaini juga menuturkan, drainase vertikal itu nantinya bakal dibuat di lahan-lahan milik Pemprov DKI, seperti di kantor-kantor pemerintahan, puskesmas, hingga sekolah.***