Network
Terlepas dari itu said Didu menjelaskan alasan dirinya kurang setuju dengan pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.
"Pertama yaitu kereta api cepat yang dipegang oleh Indonesia-China, kedua LRT dari Bekasi-Bogor yang tidak selesai sampai sekarang, dan yang ketiga kereta bandara di berbagai tempat. Itu semua menjadi beban bagi PT KAI," tutupnya.
Bahkan ada laporan yang mengatakan proses pembangunan kereta cepat ini mencapai Rp4,1 triliun.
Mengenai pembengkakan biaya tersebut Menhub mengatakan perlu diaudit oleh BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang akan diberikan memiliki landasan hukum yang kuat.
"Kami belum memutuskan untuk memberikan Penyertaan Modal Negara melalui PT Kereta Api. Syarat utama adalah adanya hasil pemeriksaan BPK dan BPKP," lanjutnya dilansir dari Antara, Minggu, 26 September 2021.***
