EDITORNEWS - Kemarin 26 Maret 2021 Presiden RI Jokowi membuka Musyawarah Nasional (Munas) V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Istana Negara DKI Jakarta.
Rapat tersebut dilaksanakan secara langsung dan beberapa kementerian juga ikut hadir yaitu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas.
Rapat tersebut adalah untuk membahas tentang penguatan kapasitas daerah dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.
Baca Juga: Menkes Budi Gunadi: Jumlah Penduduk yang Terima Vaksin Mencapai 10 Juta Jiwa
Baca Juga: Presiden Jokowi Tegaskan Tak Ada Impor Beras Beberapa Bulan Mendatang
Tentunya program ini dapat terealisasi melalui kolaborasi pusat, daerah, dan swasta dengan dukungan kebijakan yang berpihak.
"Tugas kita dalam penanganan pandemi Covid-19 ini belum berakhir, belum selesai. Risiko penyebaran Covid-19 ini masih ada. Jangan merasa (kasus harian) sudah turun 5.000-an langsung kewaspadaan kita menurun. Hati-hati," ujar Jokowi.
Presiden Jokowi juga menambahkan dirinya selalu memantau perkembangan kasus Covid-19 dan kondisi ekonomi di tiap daerah, seperti yang diberitakan dalam akun Twitter @KemensetnegRI.
Baca Juga: Buka Rakornis Program Rehabilitasi Sosial, Mensos Risma: Perkuat Integrasi dan Perbanyak Inovasi
Baca Juga: Presiden RI Jokowi Pastikan Distribusi Vaksin Merata Hingga ke Pelosok
Penanganan pandemi erat kaitannya dengan pemulihan ekonomi wilayah karena keduanya harus berjalan beriringan secara seimbang.
''Target setiap kabupaten itu harus tahu. Saya datang ke sebuah kabupaten saya tanya harus mengerti. Ditanya kasus harian Covid berapa juga harus tahu dengan detail karena ini persoalan besar yang semua bupati harus tahu," lanjut Jokowi.
Karena keterbatasan vaksin di miliki, sehingga membuat Jokowi memberikan perintah kepada bupati atau gubernur di seluruh wilayah Indonesia ikut serta dalam pemberian vaksin tersebut.
Lebih tepatnya ikut menyaksikan saat pemberian vaksin agar merata untuk seluruh masyarakat Indonesia baik masyarakat garda depan maupun masyarakat publik lainnya.***