Rumah DP 0 Rupiah Anies Baswedan Bermasalah Benarkah dikarenakan Adanya Korupsi

11 Maret 2021, 16:43 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.* /Instagram.com/@aniesbaswedan/

EDITORNEWS - H. Anies Rasyid Baswedan, S.E., M.P.P.,Ph.D. Pria kelahiran Kuningan, Jawa Barat pada 7 Mei 1969 adalah seorang akademisi pendidikan dan juga politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017 hingga 2022.

Anies memenangkan Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta pada 2017 dalam dua putaran bersama Sandiaga Uno. Anies memulai masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada bulan Oktober 2017.

Selama menjabat menjadi Gubernur banyak program unggulan yang digaungkan oleh Anies Baswedan diantaranya Program OK OCE, Naturalisasi sungai, Sumur Resapan dan juga Rumah DP Rp 0 Rupiah, namun tak satupun yang rampung.

Baca Juga: Melalui Dinas PUPR Riau, Pemerintah Realisasikan 210 Unit Bansos RLH

Baca Juga: MenPan Larang PNS Mudik, Hukumanya Tak Main Main

Tahun ini memasuki tahun ke empat selama Anies menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta namun baru 0,26 persen rumah DP 0 Rupiah yang terealisasi, ini masih jauh dari target yang diharapkan, selain itu rumah DP 0 Rupiah diisukan sepi peminat.

Baru-baru ini  muncul kabar bahwa program Rumah DP nol Rupiah yang menjadi program unggulan Anies Baswedan sedang tehambat kasus korupsi oleh sebab itu pembangunannya mangkrak.

Program Rumah DP Rp 0 merupakan kebijakan umum Pemprov DKI Jakarta. Kamis (11/3/2021) Ahmad Riza Patria (Ariza) mengatakan bahwa “Kami, Pak Gubernur, saya dan jajaran hanya membuat kebijakan secara umum sedangkan secara teknis dikerjakan oleh dinas terkait”.

Baca Juga: Kunjungi Ampiteater di Bogor, Sandiaga Uno: Menggeliatkan Ekonomi Kreatif

Baca Juga: Mensos Risma Tinjau Perekaman Data e-KTP bagi Warga SAD di Provinsi Jambi

Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sedang menyelidiki mengenai spekulasi korupsi pembelian lahan di daerah Cipayung Jakarta Timur tahun 2019 yang berkaitan dengan pembangunan rumah DP Rp 0.

Ditemukan ada dua bukti yang cukup oleh sebab itu KPK saat ini tengah melakukan penyidikan mengenai dugaan korupsi pengadaan lahan di Cipayung Kota Jakarta Timur.

Diduga ada sembilan tanah yang harganya di marck-up, saat ini KPK telah menetapkan empat yang menjadi tersangka salah satunya PD Pembangunan Sarana Jaya yaitu Juri Cai Pinangtoan, PD Pembangunan Sarana Jaya merupakan Badan usaha Milik Daerah DKI Jakarta.***

Editor: Liston

Tags

Terkini

Terpopuler