Network
EDITORNEWS - Setelah Indonesia hidup berdampingan pandemi Covid-19 lantas membuat pemerintah berupaya untuk memberantas virus ini.
Meski kasus Covid-19 belum hilang seratus persen di tanah air namun sudah timbul sebuah virus terbaru yang bernama varian Omicron yang pertama kali ditemukan di Afrika Selatan.
Varian ini dikenal sukses mengguncangkan seluruh dunia termasuk Indonesia dan lebih berbahaya daripada varian delta.
Tak hanya di Afrika Selatan virus ini telah menyebar ke Negara Singapura.
Baca Juga: Kementerian Keuangan Beberkan Keuntungan Indonesia dengan Adanya Presidensi G20
Namun ditengah ketakutan pemerintah dengan adanya varian baru ini lantas tidak berpengaruh oleh Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah Eko Hartono.
Beliau mengatakan penemuan varian Omicron tidak memengaruhi kebijakan umrah, termasuk bagi calon jemaah asal Indonesia.
Eko juga menegaskan Pemerintah Arab Saudi telah melakukan persiapan salah satunya tempat-tempat untuk karantina telah disiapkan seperti di Mekah dan Madinah
Disamping itu Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah meminta pemerintah memberikan relaksasi terkait karantina bagi jemaah umrah yakni 10 hari bagi WNI atau WNA yang tiba di Indonesia.
Baca Juga: Pria Asal China Ditangkap 5 Kali Oleh Polisi Usai Wajahnya Mirip dengan Buronan Intel
"Kami Amphuri mengusulkan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan khusus bagi jemaah umrah yang pulang dari Tanah Air. Kami tidak menolak karantina tapi meminta diberikan pertimbangan untuk diperlakukan khusus," ucap Ketua Amphuri Firman M. Nur.
Sebelum berangkat menuju Arab Saudi jemaah akan dilakukan karantina secara terpusat di Asrama Haji Pondok Gede, melalui screening, dan tes PCR.
"Nah, kemudian saat melakukan perjalanan bahkan dalam perjalanannya dalam satu pesawat diisi oleh jemaah umrah semuanya," lanjutnya.
Dan ketika hendak pulang ke negara masing-masing para jemaah aakn dilakukan tes PCR untuk memastikan bahwa mereka negatif dari Covid-19.
"Artinya bahwa kegiatan ibadah umrah adalah satu-satunya kegiatan yang termonitor dan terkontrol dengan baik dari pemerintah Indonesia maupun Saudi Arabia," tutupnya dikutip dari Antara, Selasa, 7 Desember 2021.***
