Network
EDITORNEWS - Komite eksekutif partai Liga Nasional untuk Demokrasi Myanmar (NLD) menyerukan pembebasan pemimpin mereka, Aung San Suu Kyi, serta Presiden Win Myint yang ditahan oleh pihak militer dalam waktu "secepat mungkin".
Pernyataan yang diunggah di halaman Facebook dari akun pejabat partai May Win Myint juga menyerukan pengakuan atas hasil pemilihan tahun lalu yang dimenangi oleh NLD, dan untuk pembukaan parlemen yang akan dimulai minggu ini.
Keberadaan Suu Kyi tetap tidak diketahui lebih dari 24 jam setelah penangkapannya pada Senin dini hari 1 Februari.
Baca Juga: Harga Minyak Dunia Mengalami Kenaikan Sehingga Distribusi Dibatasi
Baca Juga: Hujan Intensitas Sedang Hingga Lebat Disertai Petir Berpotensi Melanda Wilayah Jakarta Selatan
Satu-satunya komunikasi dari Suu Kyi muncul dalam bentuk pernyataan tertulis untuk mengantisipasi kudeta yang menyerukan protes terhadap kediktatoran militer.
Kudeta itu menyusul kemenangan telak bagi NLD dalam pemilu 8 November, akibat militer menolak untuk menerimanya dengan alasan tuduhan kecurangan yang tidak berdasar.
Tentara menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Min Aung Hlaing dan memberlakukan keadaan darurat selama setahun --menghancurkan harapan negara yang dilanda kemiskinan itu untuk menuju demokrasi yang stabil.
Baca Juga: Pemberdayaan Masyarakat Melalui Karang Taruna harus Dilakukan Secara Sinergi dengan Berbagai Pihak
Jalan-jalan Myanmar sepi selama jam malam, yang sudah diberlakukan untuk menghentikan penyebaran virus corona. Pasukan dan polisi anti huru-hara mengambil posisi di Ibu Kota Naypyitaw, dan kota pusat perdagangan utama Yangon.
Pada Selasa pagi, sambungan telepon dan internet telah pulih tetapi biasanya pasar yang ramai menjadi sepi dan bandara di pusat komersial Yangon ditutup.
Bank-bank di Yangon dibuka kembali setelah menghentikan layanan keuangan sehari sebelumnya karena koneksi internet yang buruk dan di tengah upaya penarikan uang tunai yang terburu-buru.
Baca Juga: Mahfud MD Angkat Bicara, Ada Isu Aneh Soal Kudeta Partai Demokrat Bersama Moeldoko
Penduduk setempat khawatir pergolakan tersebut akan semakin merugikan ekonomi, yang masih belum pulih dari wabah COVID-19.
“Bisnis melambat karena pandemi bahkan sampai sekarang, kemudian terjadi konflik politik. Mata pencaharian tidak mudah,” kata seorang warga Myanmar Aung Than Tun, yang bekerja sebagai pengemudi taksi.***
