EDITORNEWS - Siapa sangka aplikasi layanan internet yaitu Facebook memblokir hal yang berkaitan militer Myanmar.
Sebuah surat yang diunggah di internet oleh Kementrian Komunikasi dan Informasi, Rabu 3 Februari 2021 malam, mengatakan Facebook akan diblokir sampai 7 Februari 2021 demi menjaga stabilitas.
Aplikasi media sosial Facebook mengumumkan pada Kamis, 25 Februari 2021 bahwa mereka melarag semua akun yang terkait militer Myanmar.
Baca Juga: TikTok Memunculkan Fitur Baru Dan Notifikasi Untuk Konten Menyesatkan
Baca Juga: Facebook Meluncurkan Aplikasi Pembuatan Musik Secara Kolaboratif
Mereka juga melarang serta iklan dari perusahaan yang dikendalikan militer setelah kudeta 1 Februari.
Dikutip dalam laman Chanel News Asia, Kamis, 25 Februari 2021. Facebook mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa nereka memperlakukan situasi pasca-kudeta di Myanmar sebagai kondisi “darurat”.
Facebook juga menjelaskan bahwa larangan tersebut dipicu oleh peristiwa sejak kudeta, termasuk “kekerasan mematikan”.
Dan melarang beberapa akun yang terkait dengan militer sejak kudeta di Myanmar, termasuk Myawaddy TV yang dikendalikan tentara.
Larangan ini juga berlaku di Instagram, yang dimiliki oleh Facebook.
Facebook dan platform media sosial lainnya mendapatkan kecaman besar pada 2017 ketika kelompok kanan mengatakan,mereka gagal bertindak cukup menghentikan ujaran kebencian terhadap minoritas Muslim Rohingya Myanmar.
Sebelumya pada 2018, Facebook melarang beberapa akun petinggi mileter, termasuk Jendral Senior Min Aung Hlaing, yang memimpin kudeta saat ini.
Pada tahun yang sama, militer melancarkan operasi kontrovesial yang meyebabkan lebih dari 700 ribu warga Rohingya mencari perlindungan di Bangladesh, tempat mereka tinggal di kampung-kampung pengungsi.
Baca Juga: Vietnam Ancam Tutup Facebook Karena Tak Sensor Konten Anti-Pemerintah
Baca Juga: Button Like Pada Facebook Resmi Dihapuskan dari Laman Publik Para Artis
Pasukan keamanan Myanmar membakar desa-desa, membunuh warga sipil dan terlibat dalam pemerkosaan massal dalam aksi kekerasan mereka.
Tindakan itu sedang diselidiki pengadilan Kriminal Internasional sebagai kejahatan genosida.
Jepang tunda pemberian bantuan sementara itu, media Ashi Shimbun melaporkan pada hari kamis 25 Februari 2021.
Bahwa Jepang berencana menghentikan pemberian bantuan di Myanmar. Rencana tersebut muncul ketika sekutu berat menjatuhkan sanksi dan mengancam tindakan lebih lanjut atas kudeta militer Myanmar.
Mengutip berbagai sumber pemerintah, surat kabar itu mengatakan bahwa pemerintah Jepang akan menahan diri untuk tidak menyebut penangguhan Bantuan Pembangun Resmi (ODA) sebagai “sanksi”, dan akan mencoba membujuk junta militer untuk mencapai solusi demokratis melalui dialog.
Junta telah mencoba memblokir Facebook dan platform media sosial lainnya untuk menangkal protes, tetapi upaya tersebut terbukti tidak efektif. Selama lebih dari seminggu itu juga mematikan akses ke Internet setiap malam dari jam 1:00 pagi.***