Network
EDITORNEWS - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 Mahfud MD.
Dalam akun twitternya @mohmahfudmd menjelaskan yang ditujukan kepada mantan Wakil Presiden periode pertama Joko Widodo tertanggal,14 Februari.
Lantaran pernyataan Jusuf Kalla (JK) "Bagaimana menyampaikan kritik agar tak dipanggil Polisi" kata JK dalam Mimbar Demokrasi Kebangsaan yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Jumat, 12 Desember 2021, lalu.
Baca Juga: Pembelian Sepeda Motor Matic Honda PCX 160 Berkisar dari Rp30,175 sampai Rp 42,175 Juta
Baca Juga: BPJS Kesehatan Menghadirkan Aplikasi Mobile JKN, Yuk Simak Infografis
JK menilai demokrasi Indonesia di kurun empat tahun terakhir ini, indeks demokrasi Indonesia menurun ke-64 dari 127 negara yang disurvei," katanya.
Dalam twitnya Mahfud MD mengatakan harus dipahami sebagai pertanyaan biasa yang dihadapi pemerintah sejak dulu, sejak pak JK jadi wapres sekalipun. Sejak dulu jika ada orang mengkritik sering ada orang melaporkan kepolisi dan polisi respon.
Jadi pak JK tidak bermaksud menuding, zaman pemerintahan sekarang ini kalau mengkritik dipanggil polisi, tapi itu terjadi sejak dulu karena selalu ada yang melapor kepolisi, faktanya sejak pak JK masih jadi wapres periode pertama juga ada kasus Sarrachen dan Muslim Ciber Army dan ada juga akun Piyungan.
Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Ungkap Jumlah Penganguran di Indonesia Mencapai 9,77 Juta orang
Baca Juga: Tingkatkan Pelayanan kepada Masyarakat Polres Merangin SIAP
