Network
Menurut dia, mengemukanya kebijakan wajib berbusana muslimah di sekolah umum di Padang membuka mata bahwa di kalangan para pendidik masih ada yang abai terhadap nilai-nilai kebangsaan yang merupakan dasar membentuk karakter generasi mendatang.
Padahal, ujar Rerie, Pasal 28E (1) UUD 1945 mengamanatkan agar setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
Selain itu, Pasal 29 UUD 1945 ayat (2) juga menyebutkan, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Baca Juga: Tenaga Kesehatan yang Divaksinasi Covid-19 di 92 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi Terus Berjalan
Baca Juga: Ketua HIPMI Merangin Akan Berganti, Ini Pesan Wabup
Mewajibkan siswa nonmuslim untuk memakai jilbab, ujar Rerie, juga bertentangan dengan prinsip program Merdeka Belajar yang dicanangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Apalagi, kata Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI Fraksi NasDem itu, Undang Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 4 ayat (1) juga menegaskan agar pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
Rerie berpendapat bahwa kebijakan yang diterapkan di daerah atas nama melestarikan kearifan lokal seharusnya tidak bertentangan dengan norma-norma hukum dan konstitusi.
Baca Juga: Hindari Oknum Asuransi, Pihak Sriwijaya Akan Dampingi Keluarga Korban
Baca Juga: Setelah Melakukan Tes Swab Kedua Adhisty Zara Terbebas dari Covid-19
