Network
EDITORNEWS - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menyampaikan rasa bangga atas terpilihnya Hasan Kleib sebagai Deputy Director General WIPO (World Intellectual Property Organization atau Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia).
Inilah pertama kalinya salah satu putra terbaik Indonesia menduduki jabatan strategis di organisasi internasional tersebut.
“Membanggakan dan menjadi torehan sejarah RI, untuk pertama kalinya wakil Indonesia menduduki jabatan strategis tinggi di organisasi internasional,” kata Yasonna, di Jakarta, Kamis,3 Desember 2020.
Baca Juga: Presiden Joko Widodo Terpaksa Ganti Luhut Binsar Panjaitan
Yasonna mengatakan, pencalonan Indonesia sebagai salah satu Deputy Director General WIPO sudah disepakati Kementerian Hukum dan HAM bersama Kementerian Luar Negeri, dan dia sampaikan saat menghadiri sidang tahunan WIPO pada 21 September 2020.
Baca Juga: Akhirnya Ustadz Maaher Ditangkap Bareskrim Polri
Lebih lanjut, Laoly menegaskan bahwa keikutsertaan di WIPO adalah bukti besarnya perhatian Indonesia terkait hak kekayaan intelektual dan segala upaya perlindungannya.***
“Manfaatnya sangat besar bagi Indonesia, dan akan membuat kekayaan intelektual semakin dihargai”
Baca Juga: BMW Hengkang dari Formula E, Apa Penyebabnya
Keberhasilan Indonesia menduduki jabatan tinggi dan strategis di WIPO juga sesuai dengan misi Presiden Joko Widodo untuk menempatkan putra/putri terbaik bangsa di organisasi internasional.
Baca Juga: Ekonomi Akan Kembali Bangkit, PC-PEN Sejak Awal Diarahkan untuk Pemulihan
Duta Besar Hasan Kleib adalah Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa.
Menjadi Deputy Director General WIPO setelah melalui serangkaian proses seleksi, dan pemilihan yang dilaksanakan pada sesi Sidang Coordination Committee WIPO,3 Desember 2020, di Jenewa, Swiss.
Baca Juga: Rencana Pembangunan Pedestrian di Bogor Rampung Hanya 6 Bulan
WIPO adalah organisasi internasional, salah satu badan khusus PBB, yang beranggotakan 193 negara.Posisi tersebut akan dijabat mulai tanggal 1 Januari 2021 dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun.***
