Network
EDITORNEWS - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menjadi perbincangan publik dikarenakan namanya menjadi topik berita baru.
Dini hari 9 Agustus 2021 melalui akun media sosial Twitter namanya menjadi topik tren dikarenakan Ia mendapatkan tugas baru dari Presiden RI Jokowi.
Dimana saat ini Ia dinobatkan sebagai Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.
Ketetapan itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional yang diterbitkan pada 22 Juni 2021.
Baca Juga: PPKM Berakhir Hari Ini atau tidak, Berikut Evaluasi Jokowi
Sebelumnya, Luhut Pandjaitan juga menjabat sebagai Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali.
Tak hanya itu Luhut Pandjaitan juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN).
Menerima tugas yang begitu banyak dibidang pemerintahan membuat Luhut Pandjaitan membuatnya mendapat julukan 'Menteri Segala Urusan'.
Belum lama ini Luhut Panjaitan sempat mendapatkan pertanyaan bagaimana pendapat mengenai soal julukan dari masyarakat untuknya
Baca Juga: Inilah Syarat dan Tata Cara Penerimaan BPUM Rp1,2 Juta Bagi Pelaku Usaha Mikro
Dalam kanal YouTube Najwa Shihab pada September 2020 di acara Mata Najwa 8 Agustus 2021 Najwa Shibab bertanya bagaimana pendapat Luhit ketika mendapatkan julukan sepert itu.
"Penunjukkan tugas khusus yang diberikan Presiden Jokowi itu menambah persepsi bahwa Luhut Binsar Panjaitan memang Menteri Segala Urusan, semuanya bisa diurus. Bagaimana pendapat bapak?," tanya Najwa Shihab.
Luhut Pandjaitan menjawab pertanyaan itu dengan percaya diri bahwa tidak ada tugas yang tak bisa dia selesaikan.
"Itu haknya orang, yang penting tugasnya bisa diselesaikan atau tidak. Saya pikir selama ini apa yang diperintahkan Presiden tak ada yang tak bisa saya selesaikan," ujar Luhut Binsar Pandjaitan.
Sebelumnya Luhut Binsar Pandjaitan sempat menjadi ketua penanganan Covid-19 di 9 provinsi di Indonesia.***
