EDITORNEWS.ID - Aroma pertarungan Pemilihan Pemilihan Gubernur Sumut (Pilgubsu) pada 2024 mendatang antara Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah mulai terasa.
Edi Rahmayadi sebagai Gubernur Sumut dan Musa Rajekshah sebagai wakilnya yang sama-sama diusung Golkar sepertinya tak lagi satu perahu.
Hal itu terlihat dari aksi para senioran Partai Golkar Sumut yang menyerang program pembangunan jalan senilai Rp2,7 Triliun milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.
Kedua senioran yang menyerang program pembangunan jalan senilai Rp2,7 Triliun itu adalah Ketua Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM, Riza Fakhrumi Tahir dan Sekretaris Dewan Pertimbangan Partai Golkar Sumatera Utara Hardi Mulyono.
Baca Juga: Rencana Koalisi Bersama PKS dan PKB, Demokrat Kedepankan Urusan Rakyat
Dalam statemennya, para senioran Partai Golkar menyoroti tajam tentang program Pemprovsu untuk memaksimalkan pembangunan jalan provinsi di seluruh kabupaten/kota.
Adanya sikap DPD Partai Golkar Sumut menyerang Edy Rahmayadi dalam kepemimpinan, padahal Partai Golkar Sumut merupakan partai pendukung Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah, membuat Pengamat Komunikasi Politik USU, Muhammad Zikri Asmara S IKom, M IKom memberikan tanggapannya.
Menurut Zikri, dua senioran pengurus Partai Golkar Sumut terhadap Gubsu Edy Rahmayadi merupakan sebuah hal yang perlu dipandang serius dalam komunikasi politik Partai Golkar.
Di mana, pernyataan kritis yang disampaikan itu menyoroti kerja Pemprovsu, yang secara kepemimpinannya adalah Edy Rahmayadi sebagai Gubsu dan Musa Rajekshah sebagai Wagubsu sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Sumut.
Baca Juga: Polemik Unggahan Meme di Candi Borobudur Mirip Jokowi, Penasihat Hukum Roy Suryo Angkat Suara
Dia menyampaikan, munculnya sikap kritis tersebut memiliki implikasi persepsi yang beragam.
Ada yang menyoroti Partai Golkar mau meninggalkan Edy Rahmayadi atau hal lainnya, Partai Golkar diwakili oleh dua seniorennya memberikan sikap penolakan terhadap program Pembangunan Jalan Provinsi di Sumut dengan konsep Multiyears.
Zikri merinci, jika persepsinya adalah Partai Golkar hendak meninggalkan Edy Rahmayadi pada Pilgubsu 2024, hal ini masih terlalu dini.
"Sebab perjalanan pasangan Eramas dalam kepemimpinan birokrasi di Sumut masih dua tahun lagi, sehingga bisa berdampak negatif kepada manajemen birokrasi di Sumut dan juga manajemen politik bagi Partai Golkar pada saat ini," ujar Zikri.
Baca Juga: Isu Reshuffle Bergulir, Menhan Prabowo Subianto Mendadak Sambangi Istana Presiden
Apalagi sambung Zikri, yang dikritisi adalah masalah pembangunan jalan, yang pada kenyataannya saat ini merupakan kebutuhan pembangunan yang sangat ditunggu tunggu masyarakat. Yakni perbaikan jalan dan jembatan.
Hal ini bisa berimplikasi timbulnya opini publik seakan-akan Partai Golkar kurang mendukung pembangunan infrastruktur di Sumut.
Lalu menurut Zikri yang dikenal sebagai penggiat kegiatan anak-anak muda di kota Medan itu, "Apakah sikap dua senioren Partai Golkar Sumut itu merupakan sikap yang sejalan dengan kebijakan Ketua DPD Partai Golkar Sumut Musa Rajekshah"?
Zikri mengaku, belum membaca atau melihat respons dari Musa Rajekshah selaku Ketua Partai Golkar Sumut ataupun selaku Wakil Gubernur Sumut, mengaminkan atau keberatan atas sikap dua senioran Partai Golkar tersebut.
Baca Juga: Takziah ke Rumah Dinas Ridwan Kamil, AHY Sampaikan Belasungkawa Mendalam Untuk Eril
"Hal inilah yang menjadi tandatanya ke publik, apakah dua sikap senioren pengurus Partai Golkar Sumut itu merupakan sikap pribadi atau sikap partai. Jika sikap pribadi, tentunya Musa Rajekshah selaku Ketua DPD Partai Golkar Sumut dan juga Wagubsu harus dapat menunjukkan sikap yang Arif dan bijaksana, sehingga kritik yang disampaikan dua senior Golkar tersebut tidak menimbulkan polemik politik di Sumut," ucapnya.
"Hal itu juga kurang elok dalam etika komunikasi politik, karena selain Ketua Partai Golkar Ijeck juga adalah Wakil Gubernur Sumut yang tentu menjadi bagian tak terpisahkan dari kebijakan pembangunan Sumatera Utara," ujarnya melanjutkan.
Lebih lanjut, dia menambahkan, terlepas dari tajam atau tidaknya kritik tersebut, namun sebaiknya hal itu jangan dipandang sebagai suatu tanda dimulainya "perang terbuka" antara Partai Golkar Sumut dengan Edy Rahmayadi sebagai Gubernur Sumatera Utara, karena pernyataan kedua senioran itu belum tentu menjadi suara Partai Golkar Sumut.
Baca Juga: Sosok H.M Sajali, Kepala BPOKK Demokrat Sumut, Siap Emban Amanah Demi Raih Kemenangan
Namun alangkah baiknya jika hal itu dijadikan masukan berharga bagi Pemprovsu sebagai bahan evaluasi kinerja Pemprovsu di bawah kepemimpinan Edy Rahmyadi sehingga segera dapat meningkatkan kinerja yang baik, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam melaksanakan pembangunan di Sumut.
"Dan kita tidak boleh juga menutup mata dengan hasil kerja Edy Rahmayadi bersama Musa Rajeckshah dalam membangun Sumut yang bermartabat," ujar Zikri mengakhiri.*