EDITORNEWS - Fahri Hamzah pada Deddy Corbuzier mengatakan, anggota dewan kita dikontrol oleh partai politik.
Kalau partai politik sudah masuk kabinet anggota dewan tidak boleh mengkritik pemerintah.
Fahri Hamzah merupakan mantan anggota DPR yang cukup vokal mengkritisi kejadian yang ada di pemerintahan.
Beliau tetap bersikap kritis dalam menyikapi kejadian-kejadian nasional maupun internasional yang menyangkut hubungan dengan masyarakat maupun bangsa.
Deddy Corbuzier bertanya kepada Fahri Hamzah tentang kebenaran isyu adanya iuran anggota dewan ke partai politik.
Baca Juga: 5 Manfaat Minyak Hati Ikan Cod Bagi Kesehatan
"Benar tidak kalau anggota dewan itu membayar ke partainya iuran," ujar Deddy Corbuzier.
Fahri Hamzah mengatakan itu juga merupakan persoalan lagi, anggota dewan sudah mendapat uang dari negara supaya cukup, mencukupi kebutuhannya.
"Supaya uang yang anda terima menjadi kehormatan anda tapi kemudian uang itu anda serahkan ke partai politik," kata Fahri Hamzah.
Hal itu artinya mengurangi hak, sebagai anggota dewan, artinya partai politik secara tidak langsung mendorong anggotanya mencari tambahan lagi.
"Inilah nanti menginjak kaki orang, menjual belikan jabatan," ujar Fahri.
Baca Juga: Hari ini Harga Rapid Antigen Menjadi Rp45 Ribu Berlaku 64 Stasiun, Inilah Rinciannya
Hal tersebut merupakan awal mula terjadinya korupsi oleh anggota dewan.
Deddy mempertegas pertanyaannya mengenai kebenaran anggota dewan bisa membayar iuran ke partainya.
"Bukan bisa, diwajibkan, nggak ditulis tapi diwajibkan," ujar Fahri tegas.
"Itu bagian dari kedisiplinan kader," ungkap Fahri Hamzah.
"Kalau nggak kamu nggak dicalonkan lagi, hehehe," ujar mantan anggota dewan dari PKS ini.
Karena posisi anggota dewan tergantung dari partai, kalau tidak bisa saja partai tidak mencalonkan lagi.
Anggota dewan dikontrol oleh partai politik, dalam arti tidak menjadi representasi penuh dari konstituennya.
Baca Juga: Hari Libur Nasional 2022 Telah Ditetapkan, Berikut Rincian Tanggalnya
Apalagi jika partai politik sudah masuk dalam kabinet, padahal bisa jadi ada suatu kebijakan eksekutif yang perlu dikritisi, diberikan pandangan.
Menyangkut kepentingan masyarakat secara khusus atau keseluruhan yang tidak sesuai aspirasi konstituen, yang diwakili oleh anggota dewan itu.
Menurut Fahri Hamzah, persoalan tersebut menjadi masalah yang harus diselesaikan, dirunut dari atas sampai ke bawah.
"Itulah, kita berharap lembaga legislatif kita benar-benar menjadi lembaga representasi, dengan kehormatan dengan harga diri dengan kebanggaan," ungkap Fahri Hamzah.
Baca Juga: Hari Libur Nasional 2022 Telah Ditetapkan, Berikut Rincian Tanggalnya
Menurutnya, dengan penghasilan yang cukup sebenarnya kita ingin anggota dewan gagah, tidak berpikir mencari uang ke tempat lain.
Anggota dewan benar-benar bisa menjadi reperesentasi dari masyarakat, konstituen yang diwakilinya.
Supaya anggota dewan tidak kehilangan wibawanya di depan eksekutif, bisa benar-benar menjalankan fungsinya sebagai kontrol pemerintahan atau eksekutif.***